Fahri Hamzah: Meski Semua Fraksi Keluar, Pansus Angket KPK Tetap Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, keluarnya Fraksi Partai Gerindra dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berpengaruh terhadap legitimasi dan keberadaan Pansus di DPR.

"Meskipun semuanya (fraksi) keluar, Pansus tetap ada," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Fahri menghormati sikap politik Gerindra untuk keluar dari Pansus. Namun demikian, fraksi lain yang masih berada di Pansus tetap akan menjalankan tugasnya untuk menginvestigasi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

(baca: Kini, Fadli Zon Anggap Kerja Pansus Angket KPK Tak Efektif)

Ia mengatakan, keluarnya Gerindra juga tidak menghilangkan syarat kuorum dalam pengambilan keputusan.

Alasannya, syarat tersebut telah dipenuhi saat tujuh fraksi mengirim perwakilannya secara resmi di Pansus.

Ia menambahkan, Pansus tetap harus menjalankan tugasnya tanpa harus khawatir dicemooh oleh pihak yang kontra.

(baca: Pencitraan Gerindra Keluar Pansus Angket KPK Lebih Baik Dibanding Fraksi yang Bertahan)

Fahri justru mengatakan, pihak yang berkeinginan menjaga KPK semestinya berada di Pansus memantau jalannya rapat, bukan memilih di luar.

"Karena memang di situlah kami kerjanya. Temasuk orang yang mengatakan kami mau menjaga KPK. Jaganya itu di Pansus. Enggak bisa jaga di luar, di opini publik. Sebab domain kerja kami adalah di dalam Pansus," ucap politisi yang dipecat PKS itu.

Fraksi Gerindra di DPR memutuskan untuk keluar dari Pansus Angket KPK. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Senin (24/7/2017).

"Betul itu. Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan Tatib (tata tertib) DPR dan Undang-undang MD3," ujar Desmond.

(baca: Pilih Mundur, Gerindra Tak Bermaksud agar Pansus Angket KPK Bubar)

Meski saat ini tercatat telah menyetujui keberadaan Pansus, Fraksi Gerindra dan PAN belum mengirim surat yang berisikan nama-nama perwakilan secara resmi ke Sekretariat Jenderal DPR.

Padahal, menurut Desmond, itu menjadi syarat dari pembentukan dan pemilihan Pimpinan Pansus.

Selain itu, kata Desmond, pembentukan Pansus juga bermasalah karena tidak diikuti oleh semua fraksi.

Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

"Nah, kedua rapat-rapatnya juga seolah dadakan. Seperti ke (Lapas) Sukamiskin. Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa," lanjut Desmond.