JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, keinginan Fraksi Partai Amanat Nasional mengikuti langkah Fraksi Gerindra untuk keluar dari Pansus Angket KPK menunjukkan bahwa pembentukan Pansus hanya permainan politik.
Ia menanggapi keinginan Fraksi PAN keluar dari Pansus dengan alasan kerja Pansus dianggap mengarah pada pelemahan KPK.
"Saya kira apa yang diungkapkan anggota Fraksi PAN terkait Pansus Angket semakin membuktikan satu hal bahwa Pansus ini hanya permainan politik semata," kata Lucius melalui keterangan tertulis, kepada Kompas.com, Kamis (27/7/2017).
Penilaian PAN soal kecenderungan Pansus Angket yang ingin melemahkan KPK dan kehilangan arah, sejak awal sudah diprediksi.
Menurut Lucius, sebagai bagian dari politik, penilaian PAN soal Pansus harus dianggap sebagai pernyataan yang punya kepentingan politik.
"Dan sebagai pernyataan politis, ada kepentingan PAN untuk membersihkan diri dari noda Pansus Angket," ujar Lucius.
Upaya PAN ini, lanjut Lucius, sama dengan yang dilakukan Partai Gerindra sebelumnya.
Sebagai sebuah strategi politik langkah yang diambil dua partai politik ini tak bisa disalahkan.
Akan tetapi, tak selayaknya juga diapresiasi.
"Saya tidak melihat ada motif yang tulus dari kedua partai PAN dan Gerindra tersebut dengan langkah zig-zag mereka di Pansus Angket," ujar Lucius.
Ia menyatakan, kedua partai tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai partai yang punya komitmen terhadap penguatan KPK.
"Mereka bahkan lebih berbahaya untuk misi pemberantasan korupsi ketika nyata-nyata memanfaatkan isu itu untuk keuntungan politik partainya saja," ujar Lucius.
Selain itu, Lucius menilai, langkah PAN dan Gerindra tak bisa dilepaskan dari kekecewaan dengan apa yang terjadi pada pengambilan keputusan RUU Pemilu.
PAN dan Gerindra merupakan dua dari empat fraksi yang memutuskan walk out karena tak sepakat dengan ketentuan presidential threshold.