Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi: Pansus Angket KPK Akan Rusak Citra Pemerintah

Kompas.com - 26/07/2017, 10:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, keluarnya Fraksi Gerindra dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat, akan semakin merugikan citra pemerintah.

Menurut dia, Pansus yang dianggap hendak melemahkan KPK itu hanya diisi oleh enam fraksi yang semuanya adalah pendukung pemerintah.

Pansus kini terdiri dari perwakilan anggota Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PAN.

"Dengan hanya beranggotakan fraksi-fraksi pendukung pemerintah minus PKB, keberadaan Pansus ini bisa akan merusak citra pemerintah yang sampai sekarang masih mengatakan dukungan pada KPK," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/7/2017).

Baca: Kini, Fadli Zon Anggap Kerja Pansus Angket KPK Tak Efektif 

Lucius mengatakan, menjadi aneh ketika hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang terus menjalankan Pansus ini.

Ia yakin bukan kepentingan pengawasan sesungguhnya yang sedang dilakukan Pansus terhadap KPK.

"Bisa jadi ini respons sentimentil fraksi pendukung Pansus atas kerja KPK yang tengah mengusut korupsi e-KTP," kata Lucius.

Ia menilai, aksi Gerindra yang keluar dari pansus tak serta merta hanya bertujuan untuk meraih simpati publik karena kerja pansus yang bermasalah.

Akan tetapi, lebih banyak didorong oleh unsur politik pasca kekalahan Gerindra dari parpol pendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu.

Baca: "Pencitraan Gerindra Keluar Pansus Angket KPK Lebih Baik Dibanding Fraksi yang Bertahan" 

Menurut Lucius, momentum pengesahan RUU Pemilu itu yang membuat posisi Gerindra di Pansus Angket KPK menjadi 'kesepian'.

Kehadirannya di Pansus justru menguntungkan partai-partai koalisi pemerintah yang merasa dikuatkan oleh kehadiran Gerindra yang oposisi.

"Ini memberikan legitimasi untuk misi partai-partai pengusung angket yang mayoritas merupakan pendukung pemerintah. Kesadaran itu yang lebih kuat mendorong Gerindra cabut dari Pansus," ujar Lucius.

Alasan keluar dari Pansus

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu menganggap pembentukan Pansus yang dinilai bermasalah menjadi salah satu alasannya.

"Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan Tatib (tata tertib) DPR dan Undang-undang MD3," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Senin (24/7/2017).

Alasan lainnya adalah kerap diadakan agenda dadakan. Misalnya, soal keberangkatan Pansus ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Desmond mengatakan, pihaknya tak setuju, namun pansus tetap berangkat.

"Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa," lanjut Desmond.

Kompas TV Pansus Angket dan KPK Terus Bersitegang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com