Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pansus KPK, Nasdem Ingatkan Fraksi Pengusul Jangan "Maju-Mundur Cantik"

Kompas.com - 27/07/2017, 19:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nadem Johnny G Plate meminta fraksi-fraksi yang menjadi pengusul pembentukan Pansus Hak Angket KPK untuk konsisten dan mengawal kerja Pansus hingga menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dan rencana Fraksi PAN melakukan hal yang sama.

"Jangan berpolitik poco-poco, maju selangkah, mundur dua langkah, putar ke kiri, putar ke kanan," kata Johnny, di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

"Maju, mundur, maju lagi, mundur lagi, cantik, cantik, cantik kata Syahrini. Enggak cantik itu. Cantik itu konsisten," kata anggota Komisi XI itu.

Baca: PAN Akan Keluar karena Pansus Angket Berpotensi Ganggu Kinerja KPK

 

Ia mengingatkan, tujuan awal pembentukan Pansus Angket KPK adalah untuk memperbaiki tata kelola keuangan KPK, tata administrasi dan prosedur di KPK, serta relasi hierarkhis di KPK.

Johnny berharap, meskipun hak angket itu adalah hak politik, namun ketiga hal yang menjadi tujuan pembentukan Pansus harus dikerjakan berdasarkan data dan teknis yang benar, serta tidak memasukkan kepentingan-kepentingan politis.

"Kalau untuk hal baik (yaitu) memperbaiki dan memperkuat KPK, tapi kita (DPR) bergaya poco-poco, kan repot ini negara," ujar dia.

Johnny menegaskan persoalan Pansus KPK ini tidak ada kaitannya dengan urusan pendukung atau bukan pendukung pemerintah.

Baca: Pansus Angket Lemahkan KPK, PAN Akan Tarik Anggotanya

Seperti diketahui, jika Gerindra dan PAN memutuskan keluar, maka 6 fraksi yang tersisa merupakan "barisan" pendukung pemerintah.

"Itu hak fraksi di DPR. Kalau fraksi kami kan tidak ada urusan dengan kasus-kasus yang 'berhimpitan' dengan angket KPK. Tetapi, kami punya kepentingan untuk memperkuat KPK dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," papar Johnny.

Menurut dia, Nasdem akan tetap bertahan di Pansus Angket KPK karena tidak ingin terjadi upaya pelemahan KPK.

"Kalau kami diminta keluar, lalu angket berjalan menyimpang, siapa yang mau bertanggung jawab?" kata dia. 

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com