JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nadem Johnny G Plate meminta fraksi-fraksi yang menjadi pengusul pembentukan Pansus Hak Angket KPK untuk konsisten dan mengawal kerja Pansus hingga menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK.
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dan rencana Fraksi PAN melakukan hal yang sama.
"Jangan berpolitik poco-poco, maju selangkah, mundur dua langkah, putar ke kiri, putar ke kanan," kata Johnny, di Jakarta, Kamis (27/7/2017).
"Maju, mundur, maju lagi, mundur lagi, cantik, cantik, cantik kata Syahrini. Enggak cantik itu. Cantik itu konsisten," kata anggota Komisi XI itu.
Baca: PAN Akan Keluar karena Pansus Angket Berpotensi Ganggu Kinerja KPK
Ia mengingatkan, tujuan awal pembentukan Pansus Angket KPK adalah untuk memperbaiki tata kelola keuangan KPK, tata administrasi dan prosedur di KPK, serta relasi hierarkhis di KPK.
Johnny berharap, meskipun hak angket itu adalah hak politik, namun ketiga hal yang menjadi tujuan pembentukan Pansus harus dikerjakan berdasarkan data dan teknis yang benar, serta tidak memasukkan kepentingan-kepentingan politis.
"Kalau untuk hal baik (yaitu) memperbaiki dan memperkuat KPK, tapi kita (DPR) bergaya poco-poco, kan repot ini negara," ujar dia.
Johnny menegaskan persoalan Pansus KPK ini tidak ada kaitannya dengan urusan pendukung atau bukan pendukung pemerintah.
Baca: Pansus Angket Lemahkan KPK, PAN Akan Tarik Anggotanya
Seperti diketahui, jika Gerindra dan PAN memutuskan keluar, maka 6 fraksi yang tersisa merupakan "barisan" pendukung pemerintah.
"Itu hak fraksi di DPR. Kalau fraksi kami kan tidak ada urusan dengan kasus-kasus yang 'berhimpitan' dengan angket KPK. Tetapi, kami punya kepentingan untuk memperkuat KPK dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," papar Johnny.
Menurut dia, Nasdem akan tetap bertahan di Pansus Angket KPK karena tidak ingin terjadi upaya pelemahan KPK.
"Kalau kami diminta keluar, lalu angket berjalan menyimpang, siapa yang mau bertanggung jawab?" kata dia.