"Tinggal PDI-Perjuangan Pun, Pansus Angket KPK Tetap Jalan"

Kompas.com - 28/07/2017, 18:01 WIB
Rapat pansus hak angket KPK di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraRapat pansus hak angket KPK di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Henry Yosodiningrat mengomentari mundurnya fraksi di pansus.

Fraksi Partai Gerindra sebelumnya menyatakan mundur dari pansus. Kini, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mempertimbangkan mengikuti jejak Gerindra.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, tidak masalah bahkan jika hanya tersisa PDI-P pada Pansus Angket KPK.

"Teman-teman kami dari beberapa fraksi mundurkan diri, keluar, enggak apa-apa. Tinggal satu fraksi PDI-Perjuangan pun (pansus) tetap jalan, tetap sah," kata Henry dalam diskusi "Pansus KPK dan Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Henry menyadari bahwa Pansus Angket KPK tidak populer di publik dan banyak dimusuhi. Dia juga tahu di media sosial beredar foto-foto partai serta kadernya, yang merupakan pendukung pansus.

Risikonya, karena pansus ini tidak populer, kader partai itu terancam tidak dipilih lagi.

Namun, Henry meminjam pernyataan temannya sesama politisi PDI-P, yang menyatakan rela tidak dipilih lagi karena berada di pansus tersebut, selama melakukan sesuatu yang dianggapnya benar.

Keberadaan Pansus Angket KPK sendiri saat ini menjadi sorotan di internal DPR karena dianggap tidak memiliki tujuan yang jelas. Pansus pada awalnya dibentuk untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Sebab, dalam persidangan beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan Miryam, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Namun, kerja pansus dalam sepekan terakhir dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukannya. Pansus kemudian malah mengundang sejumlah orang yang terlibat dalam kasus yang dianggap sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, ketidakjelasan tujuan pansus itulah yang membuat Demokrat tidak mengirim perwakilan.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X