Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tinggal PDI-Perjuangan Pun, Pansus Angket KPK Tetap Jalan"

Kompas.com - 28/07/2017, 18:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Henry Yosodiningrat mengomentari mundurnya fraksi di pansus.

Fraksi Partai Gerindra sebelumnya menyatakan mundur dari pansus. Kini, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mempertimbangkan mengikuti jejak Gerindra.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, tidak masalah bahkan jika hanya tersisa PDI-P pada Pansus Angket KPK.

"Teman-teman kami dari beberapa fraksi mundurkan diri, keluar, enggak apa-apa. Tinggal satu fraksi PDI-Perjuangan pun (pansus) tetap jalan, tetap sah," kata Henry dalam diskusi "Pansus KPK dan Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Henry menyadari bahwa Pansus Angket KPK tidak populer di publik dan banyak dimusuhi. Dia juga tahu di media sosial beredar foto-foto partai serta kadernya, yang merupakan pendukung pansus.

Risikonya, karena pansus ini tidak populer, kader partai itu terancam tidak dipilih lagi.

Namun, Henry meminjam pernyataan temannya sesama politisi PDI-P, yang menyatakan rela tidak dipilih lagi karena berada di pansus tersebut, selama melakukan sesuatu yang dianggapnya benar.

Keberadaan Pansus Angket KPK sendiri saat ini menjadi sorotan di internal DPR karena dianggap tidak memiliki tujuan yang jelas. Pansus pada awalnya dibentuk untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Sebab, dalam persidangan beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontasi dengan Miryam, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Namun, kerja pansus dalam sepekan terakhir dianggap tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukannya. Pansus kemudian malah mengundang sejumlah orang yang terlibat dalam kasus yang dianggap sudah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, ketidakjelasan tujuan pansus itulah yang membuat Demokrat tidak mengirim perwakilan.

(Baca: Demokrat Sebut Kerja Pansus Angket KPK Makin Tak Jelas)

Sedangkan Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menuturkan, kerja pansus saat ini mulai mengarah pada pelemahan KPK. Fraksi PAN pun mempertimbangkan untuk menarik perwakilannya.

(Baca: Pansus Angket Lemahkan KPK, PAN Akan Tarik Anggotanya)

Adapun Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menuturkan, Partai Gerindra melihat ada potensi pembubaran KPK pada akhir kerja pansus. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Gerindra yang telah menarik perwakilannya dari Pansus.

(Baca: Khawatir KPK Dibubarkan, Alasan Gerindra Keluar dari Pansus Angket)

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com