Anggota Pansus Angket Tuding KPK Bangun Opini Menyesatkan

Kompas.com - 28/07/2017, 17:13 WIB
Dari kiri ke kanan foto, Anggota Pansus Angket KPK Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu, dan moderator acara di acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Jumat (28/7/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDari kiri ke kanan foto, Anggota Pansus Angket KPK Henry Yosodiningrat, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu, dan moderator acara di acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Jumat (28/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Henry Yosodiningrat mengaku heran setiap membaca alasan KPK menanggapi temuan pansus.

Henry menuding KPK membangun opini ketika menanggapi temuan pansus.

"Saya selalu geli, ketawa sendiri kalau baca alasan yang mereka sampaikan yang berkaitan dengan temuan pansus," kata Henry, dalam diskusi "Pansus KPK dan Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Henry mengatakan, saat ini pansus berhadapan antara opini dengan fakta. Dia merasa KPK adalah pihak yang membangun opini dalam menghadapi pansus. Dengan nada menyindir, Henry mengakui kehebatan KPK dalam membangun opini.


"Kehebatan mereka bahkan saya yakin mereka punya tim untuk meng-create, ciptakan opini yang justru menyesatkan," ujar politisi PDI-P ini.

Henry mengaku sudah lama mengendus ketidakberesan di tubuh lembaga anti korupsi tersebut. Tanpa menyebut sumbernya, informasi itu ada yang dia dengar langsung dari pihak terkait maupun lewat orang lain.

Beberapa ketidakberesan, menurut Henry, seperti mengenai kesemrawutan tata kelola di tubuh KPK, kemudian soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sampai mengangkat pengawai yang masih belum lepas dari institusi awal.

"Mengangkat anggota Polri yang belum lepas dari intitusinya. Padahal undang-undang mengatakan pengangkatan harus dapat persetujuan institusi asal, itu mereka tidak lakukan," ujar pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.

(Baca juga: Di Forum Pansus, Mahfud MD Jelaskan Alasan KPK Tak Bisa Diawasi Angket)

Dalam penyelidikan, lanjut Henry, Pansus Angket KPK mengklaim menemukan kebenaran dari informasi soal adanya penyekapan terhadap saksi oleh KPK.

Namun, setelah kasus itu mencuat, lanjut Henry, KPK kemudian menyangkal melakukan penyekapan. Saksi tersebut, menurut KPK, ditempatkan di rumah aman (save house).

"Save house itu kewenangan LPSK. Yang bersangkutan sudah minta di bawah kewenangan LPSK, tapi enggak dikasih. Tapi di bawah ke ramah aman dengan borgol. Tidak lebih, tidak beda dengan tahanan," ujar Henry.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden, Panglima TNI: Cermati Informasi Intelijen

Nasional
Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Jelang Pelantikan Presiden Kapolri Tak Larang Demo, tetapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X