Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Rektor dan Kopertis, Wiranto Mengaku Heran Ada yang Bela HTI

Kompas.com - 26/07/2017, 14:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat menyinggung soal keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), saat memberikan pengarahan pada pembekalan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan rektor perguruan tinggi dalam rangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).

Pemerintah membubarkan HTI karena dinilai anti-Pancasila.

Akan tetapi, Wiranto mengaku heran dengan adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat dan membela keberadaan HTI.

"Dibubarkan kok ya dibela. Dibilang (pemerintah) melanggar. Saya hanya heran," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, saat ini telah terjadi perubahan dinamika ancaman, dari yang bersifat konvensional dalam bentuk agresi militer menjadi serangan yang tidak mudah dideteksi.

Misalnya, penyebaran paham radikalisme, gerakan separatisme dan serangan siber.

Penyebaran paham radikalisme, kata Wiranto, sudah menyusup ke tengah masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

Tidak heran jika saat ini muncul fenomena serangan teror yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkait kelompok teroris tertentu atau "lone wolf".

"Ini yang repot. Ada demo radikal, kartel narkoba, ormas radikal. Penjara ada yang jadi pusat pelatihan teroris. Rakyat yang seharusnya menjadi alat pertahanan negara justru menjadi ancaman," kata Wiranto.

Oleh sebab itu, Wiranto berharap, seluruh elemen masyarakat termasuk lingkungan perguruan tinggi berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat dengan menanamkan kesadaran bela negara.

"Kalau begini bagaimana? Maka perlu ada kesadaran bela negara. Harus diubah mindset masyarakat agar sadar mereka menjadi bagian yang terancam. Harus ditanamkan rasa memiliki negara ini," kata dia.

Kompas TV Negara-Negara Ini Juga Bubarkan Hizbut Tahrir

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com