Tak Ingin Buang Waktu, Yusril Minta Penjelasan MK soal Gugatan HTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rabu (26/7/2017).

Permohonan diajukan oleh Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, dengan nomor perkara 39/PUU-XV/2017.

Adapun tiga hakim yang menjadi hakim panel dalam sidang ini, yakni Ketua MK Arief Hidayat, hakim konstitusi Suhartoyo, dan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna.

(baca: Menurut MUI, Ideologi dan Aktivitas HTI Bertentangan dengan Pancasila)

Saat diberikan kesempatan menjelaskan pokok-pokok permohonan, Yusril langsung menyoroti kedudukan hukum atas permohonan yang diajukan pihaknya.

"Ada sedikit persoalan hukum terkait legal standing permohonan ini, yang kami mohon kiranya panel majelis hakim MK memberikan klarifikasi terhadap persoalan ini," ujar Yusril dihadapan hakim.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.

(baca: Polisi Akan Bubarkan Kegiatan HTI jika Tetap Beraktivitas)

Dengan demikian, organisasi yang berhak mengajukan permohonan adalah organisasi yang sah dan akui sebagai badan hukum.

Namun di sisi lain, badan hukum HTI saat ini sudah dicabut oleh pemerintah setelah penerbitan Perppu Ormas.

"Permohonan ini diajukan ke MK pada 18 Juli 2017. Pada saat itu, perkumpulan HTI adalah perkumpulan yang sah, berbadan hukum dan teregistrasi di Kemenkumham. Namun sehari kemudian, 19 Juli 2017, perkumpulan ini dicabut status badan hukumnya dan dinyatakan bubar," kata Yusril.

(baca: Purnawirawan TNI-Polri Siap Bantu Jokowi Lawan Ormas Anti-Pancasila)

Yusril mempertanyakan keabsahan permohonan yang diajukan pihaknya. Sebab, ia khawatir jika kedudukan hukum yang diajukannya tidak cukup kuat, maka pada akhir persidangan MK justru memutuskan menolak permohonan dengan alasan tak memiliki kedudukan hukum.

"Jadi agar tidak membuang-buang waktu, kami mohon nasihat yang mulia dalam permohonan ini, sehubungan pembubaran ormas HTI pada 19 juli 2017 lalu," kata Yusril.

Adapun sejumlah pasal yang digugat oleh HTI, yakni Pasal 59 Ayat 4 huruf c sepanjang frasa "menganut", Pasal 61 ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perppu Nomor 2/2017.