Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 22/05/2024, 17:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengatakan, rekonsiliasi setelah pemilihan presiden bukan berarti semua pihak masuk menjadi bagian dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.

JK, sapaan akrabnya, menekankan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat harus ada pihak-pihak yang tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK saat menerima pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini berpandangan, rekonsiliasi akan efektif apabila presiden terpilih tidak memandang golongan dalam kebijakannya.

Baca juga: Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

JK menekankan, presiden terpilih harus memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia dan mengayomi seluruh masyarakat.

"Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh 'ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," kata JK.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih (lalu mengatakan), 'saya Presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," imbuh dia.

Dalam kesemaptan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menambahkan, rekonsiliasi bisa diartikan sebagai upaya pengakuan kemenangan oleh pihak yang telah kalah.

"Ya rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan, seorang kesatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.

Baca juga: Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meski mereka tidak mengusung pasangan tersebut pada Pilpres 2024. 

Dengan demikian, tersisa PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik yang punya kursi di DPR periode 2024-2029 yang belum bergabung ke barisan pendukung Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com