Jokowi Mengaku Undang PAN dalam Pertemuan Koalisi di Istana

Kompas.com - 26/07/2017, 11:19 WIB
Tuan rumah Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) menyambut tamunya, Presiden Joko Widodo dalam acara buka puasa bersama pimpinan legislatif dan eksekutif di kediaman Ketua MPR, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (22/6/2015). Pimpinan MPR, DPR, DPD dan petinggi partai politik turut menghadiri acara buka puasa bersama tersebut. TRIBUNNEWS / DANY PERMANATuan rumah Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) menyambut tamunya, Presiden Joko Widodo dalam acara buka puasa bersama pimpinan legislatif dan eksekutif di kediaman Ketua MPR, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (22/6/2015). Pimpinan MPR, DPR, DPD dan petinggi partai politik turut menghadiri acara buka puasa bersama tersebut.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku turut mengundang Partai Amanat Nasional dalam pertemuan dengan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017) lalu.

Menurut Jokowi, seluruh parpol koalisi diundang dalam pertemuan yang membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Pajak itu.

"Ya, diundang semua, tapi yang ngundang kan bukan saya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengaku, pihaknya tidak menerima undangan pertemuan itu sehingga tidak hadir.


(baca: Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang)

Pertemuan itu hanya diikuti perwakilan enam parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP.

"Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang. Ya, bisa saja ada yang undangannya enggak sampai, ada yang sampai, tapi enggak hadir. Macam-macam," kata Jokowi.

"Tapi enggak ngerti itu kan teknis. Mungkin di Mensesneg atau di ketua kelasnya," tambah Jokowi.

(baca: Tak Diundang Jokowi ke Istana, PAN Cuek)

Kepala Negara menegaskan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja, meskipun partai yang didirikan Amien Rais itu kerap berseberangan dengan pemerintah.

Terakhir, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi UU.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-Putusan MK Soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Nasional
Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada Setelah Lima Tahun, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Nasional
Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Mulai 2021, Nadiem Makarim Ganti UN dengan Penilaian Ini...

Nasional
Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Khofifah Mengaku Diminta Tanyakan ke Romy soal Pemilihan Kakanwil Kemenag Jatim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X