PAN Belum Mau Ikuti Jejak Gerindra yang Mundur dari Pansus Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menghormati sikap keluarnya Partai Gerindra dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ditanya apakah partainya juga akan mengambil langkah yang sama, Zulkifli menyatakan, PAN melihat perkembangan pansus selama sebulan ke depan. Setelah itu partainya akan menentukan sikap.

Namun, ia tetap menginstruksikan anggota fraksinya agar menjamin tak ada agenda yang melemahkan KPK di dalam pansus.

"Saya dukung penuh KPK. Inget, dulu kan saya ikut (menentang), tapi karena jalan terus pansusnya, saya ikut mengawal. Termasuk mau diboikot anggaran, kami menentang," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Zulkifli menilai, saat ini publik seolah mengira keberadaan Pansus Angket KPK berkaitan dengan adanya kasus korupsi e-KTP. Karena itu, ia menginstruksikan kepada anggota fraksinya agar pansus tidak dicitrakan sebagai barter terhadap kasus e-KTP.

"Nah sekarang kita lihat nanti, kalau memang di luar lebih bagus ya kami di luar. Tapi kalau kami enggak, di dalam bisa berbahaya, kami di dalam," ujar Zulkifli.

"Kami lihat dulu nih. Satu bulan ini kayak apa. Kami ingin menguatkan," kata Ketua MPR tersebut.

Fraksi PAN telah mengutus Mulfachri Harahap, Muslim Ayub, dan Daeng Muhammad Mas untuk bergabung Pansus Angket KPK. Penunjukan perwakilan PAN untuk hak angket dinilai mengejutkan. Sebab, PAN sebelumnya menyatakan menolak hak angket.

(Baca: PAN Utus Anak Amien Rais Gabung Pansus Hak Angket KPK)

Fraksi Partai Gerindra menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK, setelah sebelumnya tergabung dalam pansus bersama enam fraksi lain. Belakangan, Gerindra menilai pembentukan pansus bermasalah.

"Alasan pertama untuk membentuk pansus itu kan ada syarat. Bicara pembentukannya Ketua Pansus sekarang enggak memenuhi syarat yang sesuai dengan tatib (tata tertib) DPR dan Undang-Undang MD3 (UU MPR DPR, DPD dan DPRD)," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi, Senin (24/7/2017).

Alasan lainnya adalah pansus kerap mengadakan agenda dadakan. Misalnya, soal keberangkatan pansus ke lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Desmond mengaku pihaknya tak setuju, namun pansus tetap berangkat.

"Saya bilang tak setuju tapi mereka tetap berangkat. Saya bilang kalau mereka berangkat, Gerindra akan keluar. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa," kata Desmond.

(Baca: Gerindra Keluar dari Pansus Angket KPK)

Ia menambahkan, kunjungan Pansus ke Sukamiskin juga menunjukan iktikad buruk terhadap KPK. Dengan meminta keterangan kepada koruptor, menurut dia, merupakan sebuah sinyalemen melemahkan KPK.

Padahal, tujuan awal pembentukan Pansus Angket KPK justru untuk memperkuat KPK.

"Nah, kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Harusnya mereka menguatkan. Kami sebagai partai nonpendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintah lah yang melemahkan KPK," tutur Desmond.

(Baca juga: "Pencitraan Gerindra Keluar Pansus Angket KPK Lebih Baik Dibanding Fraksi yang Bertahan")