Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: UU Pemilu Bukan soal Dukung-Mendukung Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2017, 06:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, tidak ada kaitan antara perbedaan sikap partainya dengan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, sejak awal pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus), ia selalu mengingatkan seluruh partai di DPR bahwa Undang-Undang Pemilu menyangkut eksistensi partai politik.

Karena itu ia mengatakan bahwa PAN berbeda opsi dengan pemerintah terkait metode konversi suara. PAN memilih sistem kuota Hare sedangkan pemerintah memilih Sainte Lague.

"Kami cuma tidak bisa mendukung karena itu akan membunuh dan menghabisi partai kami. Itu aja udah. Ini enggak ada kaitannya dengan dukung mendukung dan lain-lain, enggak ada," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Zulkifli juga mengaku telah membicarakan ihwal perbedaan sikap ini dengan seluruh partai koalisi pendukung pemerintah. Menurut Zulkifli, semua anggota koalisi pemerintah memaklumi perbedaan sikap yang diambil PAN.

Ia juga menghormati keputusan rapat paripurna yang telah memutuskan metode konversi suara menggunakan sistem Sainte Lague.

"Kalau kami ikut, nanti apa kata orang? Saya akan dibilang enggak waras. Partai saya mau dihabisi, masa saya setuju. Bagaimana coba? Jadi silakan. Pemerintah tidak terganggu, jalan terus Undang-Undang pemilu tapi kami tidak ikut bersikap," tutur Zulkifli.

(Baca juga: Menurut Zulkifli, Jokowi Memahami Alasan PAN Pilih Sikap Berbeda dengan Koalisi)

Pasca-pengambilan keputusan UU Pemilu, elite parpol koalisi pemerintah mengkritik sikap PAN. Menurut mereka, seharusnya PAN mendukung kebijakan pemerintah.

Jokowi sendiri sudah angkat bicara soal PAN. Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengan Jokowi.

"Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi, Jumat (21/7/2017).

(Baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara)

Kompas TV Partai Amanat Nasional tengah menjadi sorotan di percaturan politik tanah air pasca beda haluan dengan pemerintah meski PAN tergabung dalam koalisi pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com