Peringatan Jokowi untuk PAN si 'Anak Nakal'...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan elite partai politik dari fraksi pendukung pemerintah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017) sore.

Presiden ingin memastikan soliditas koalisi, terutama dalam mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Pajak.

Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan dari enam fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Semuanya sepakat agar Perppu 1/2017 segera disahkan sebelum akhir Juli 2017.

(baca: Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang)

Hanya PAN satu-satunya parpol koalisi yang absen dalam pertemuan itu. Pertemuan ini diadakan saat keberadaan PAN dalam koalisi pemerintah tengah disorot.

PAN dianggap tidak loyal karena kerap berseberangan sikap dengan pemerintah dan enam partai koalisi lainnya.

PAN memilih walk out dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama partai nonpemerintah karena mendukung presidential threshold 0 persen.

Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.

(baca: Ketum PAN Sebut Perppu Bisa Beri Dampak Negatif ke Jokowi)

Selain itu, PAN juga menyatakan penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Padahal, seluruh parpol koalisi mendukung perppu yang memudahkan pembubaran ormas itu.

Sejumlah elite parpol pendukung pemerintah, seperti Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, sebelumnya sudah meminta PAN keluar dari koalisi jika terus berbeda sikap.

Di sisi lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais juga meminta PAN menarik menterinya dari kabinet.

Saat ini, PAN memiliki satu pos menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur.

(baca: Diminta Amien Rais Keluar dari Kabinet, Ini Jawaban Menteri Asman)

Selain itu, ada juga Kepala Ekonomi dan Industri yang diisi oleh Soetrisno Bachir.

PAN mendapat kursi di pemerintahan setelah bergabung di tengah pemerintahan Jokowi.

Tak Diundang

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, pihaknya tidak hadir dalam pertemuan di Istana karena memang tidak diundang oleh Jokowi.

"Saya sudah konfirmasi, enggak ada (undangan)," kata Yandri saat dihubungi, Senin malam.

Yandri tidak melihat sikap Jokowi itu sebagai isyarat mengusir PAN dari koalisi. Ia menegaskan bahwa PAN tak tersinggung meski menjadi satu-satunya partai pemerintah yang tak diundang.

"Ya ngapain tersinggung, biasa aja," kata dia.

Yandri menambahkan, PAN sejauh ini tetap memposisikan diri sebagai partai pendukung pemerintah.

Misalnya, terkait Perppu Nomor 1/2017, PAN bisa menerimanya dengan catatan.

(baca: PAN Tolak Permintaan Amien Rais Tarik Menteri dari Kabinet)

Sementara terkait dengan posisi kader PAN di kabinet, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Jokowi.

"Ya kita kan pasif kalau diundang kita datang, kalau enggak diundang gimana?" tambah dia.

Peringatan

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat Jokowi tengah memberi peringatan kepada PAN.

Hendri melihat, sikap nakal PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah masih bisa dimaklumi. Namun, peringatan harus diberikan agar PAN tidak kebablasan.

"Kalau Presiden menilai PAN sebagai anak nakal, enggak harus diusir dari rumah kan. Cukup diperingatkan," kata Hendri.

(baca: Ketum PAN: UU Pemilu Bukan soal Dukung-Mendukung Pemerintah)

Hendri mengingatkan bahwa PAN juga sudah banyak berjasa kepada pemerintah. PAN menjadi partai yang lebih dulu keluar dari Koalisi Merah Putih, disusul oleh Partai Golkar.

PAN juga sudah mendukung berbagai kebijakan pemerintah seperti UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty hingga menggolkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Jadi, Presiden juga bijak tidak langsung menendang PAN dari koalisi," ucap Hendri.

Setelah peringatan diberikan oleh Jokowi, Hendri mengingatkan bahwa PAN harus menunjukkan sikap loyalnya ke pemerintah.

Sikap ini bisa ditunjukkan dalam waktu dekat melalui pengambilan keputusan Perppu Nomor 1/2017 dan Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

"Masih ada waktu dan kesempatan bagi PAN menunjukkan loyalitasnya," kata Hendri.