Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanafi Rais Persilakan Jokowi jika Ingin Evaluasi PAN

Kompas.com - 24/07/2017, 12:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal posisi kadernya yang menjabat menteri di Kabinet Kerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais.

Ia mengatakan, sejak awal bergabung dengan pemerintah, tujuan utama PAN adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selain itu, kata Hanafi, PAN bergabung dalam gerbong koalisi pendukung pemerintah karena ajakan Presiden Jokowi.

"Waktu itu yang mengajak adalah Presiden. Jadi saya pikir kembali pada Presiden mau seperti apa tentang PAN di kabinet ini," ujar Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Baca: 
Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi

Hanafi mempersilakan jika Presiden Jokowi ingin mengevaluasi keberadaan PAN.

Ia menekankan, prinsip awal bergabungnya PAN dengan pemerintah adalah mendukung kerja-kerja politik untuk kepentingan rakyat.

"Jadi walaupun koalisi pemerintah, tapi kan esensinya adalah kebaikan untuk rakyat. Kalau kemudian ada hal-hal yang harus dikoreksi, ya tentu koalisi rakyat itu yang harus diutamakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, PAN dianggap kerap menyatakan sikap yang berseberangan dengan koalisi.

Baca: 
Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN Klaim Direstui Jokowi

Salah satunya terkait Undang-Undang Pemilu. PAN bersama tiga partai non-pemerintah justru walkout di partai paripurna pengesahan UU Pemilu.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintah meski tak sepaham soal RUU Pemilu.

Yandri menyebut ihwal pemilu bukan berarti PAN harus satu suara dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

"PAN mendukung pemerintah tapi bukan berarti dibarter dengan UU Pemilu," ujar Yandri ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Sementara itu, dikutip dari berita Kompas TV, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais justru menyarankan agar PAN menarik menterinya, Asman Abnur dari kabinet.

"Saya usul supaya Asman Abnur keluar dari kabinet. Titik," kata Amien.

Kompas TV Sikap PAN yang berbeda dengan anggota koalisi partai pendukung pemerintah terkait undang-undang penyelenggaraan pemilu terus mendapat sorotan.

Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com