Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Merasa Hubungan dengan Koalisi Pemerintah Masih Baik

Kompas.com - 24/07/2017, 13:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais memastikan hubungan PAN dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah masih baik.

PAN dalam waktu terakhir menjadi sorotan karena dinilai kerap berseberangan dengan pemerintah. Terakhir, saat pengambilan keputusan pengesahan Undang-Undang Pemilu.

Dalam situasi saat ini, Hanafi menegaskan partainya sama sekali tak merasa dikucilkan.

"Tetap kami biasa saja dengan semua fraksi baik-baik saja," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

(Baca: PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan)

Di tingkat fraksi, PAN disebut oleh sejumlah fraksi kerap tak menghadiri pertemuan antar-fraksi pendukung pemerintah.

Terkait hal tersebut, Hanafi mengatakan tergantung dengan topik yang dibicarakan.

Menurut dia, komunikasi PAN dengan semua fraksi di DPR, baik pemerintah maupun non-pemerintah, terus dibangun dengan baik.

"Tergantung kalau di DPR kan tergantung urusan yang dibahas. Kalau di DPR kebanyakan membahas RUU yang strategis sifatnya urgen tentu case by case yang dibacarakan tidak lantas semuanya dibicarakan secara bersama-sama," ucapnya.

(baca: Nasdem Sarankan PAN Keluar Kabinet agar Tak Dianggap Pragmatis)

PAN sebelumnya disebut tak pernah lagi ikut dalam forum konsolidasi antar-fraksi pendukung pemerintah di DPR.

Hal itu diungkapkan salah satunya oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana. Adapun baik Hanura maupun PAN sama-sama merupakan partai pendukung pemerintah.

"Setiap kami konsolidasi antar-fraksi enggak mau ikut bersama," ucap Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

Menurut dia, meski selalu diajak namun PAN juga selalu menunjukkan gestur tak akan hadir.

Hal serupa diungkapkan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman. Dalam beberapa kali pertemuan di level pimpinan fraksi pendukung pemerintah, PAN kerap tak hadir.

Halaman:


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com