Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: UU Pemilu Bukan soal Dukung-Mendukung Pemerintah

Kompas.com - 25/07/2017, 06:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, tidak ada kaitan antara perbedaan sikap partainya dengan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, sejak awal pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus), ia selalu mengingatkan seluruh partai di DPR bahwa Undang-Undang Pemilu menyangkut eksistensi partai politik.

Karena itu ia mengatakan bahwa PAN berbeda opsi dengan pemerintah terkait metode konversi suara. PAN memilih sistem kuota Hare sedangkan pemerintah memilih Sainte Lague.

"Kami cuma tidak bisa mendukung karena itu akan membunuh dan menghabisi partai kami. Itu aja udah. Ini enggak ada kaitannya dengan dukung mendukung dan lain-lain, enggak ada," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Zulkifli juga mengaku telah membicarakan ihwal perbedaan sikap ini dengan seluruh partai koalisi pendukung pemerintah. Menurut Zulkifli, semua anggota koalisi pemerintah memaklumi perbedaan sikap yang diambil PAN.

Ia juga menghormati keputusan rapat paripurna yang telah memutuskan metode konversi suara menggunakan sistem Sainte Lague.

"Kalau kami ikut, nanti apa kata orang? Saya akan dibilang enggak waras. Partai saya mau dihabisi, masa saya setuju. Bagaimana coba? Jadi silakan. Pemerintah tidak terganggu, jalan terus Undang-Undang pemilu tapi kami tidak ikut bersikap," tutur Zulkifli.

(Baca juga: Menurut Zulkifli, Jokowi Memahami Alasan PAN Pilih Sikap Berbeda dengan Koalisi)

Pasca-pengambilan keputusan UU Pemilu, elite parpol koalisi pemerintah mengkritik sikap PAN. Menurut mereka, seharusnya PAN mendukung kebijakan pemerintah.

Jokowi sendiri sudah angkat bicara soal PAN. Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengan Jokowi.

"Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi, Jumat (21/7/2017).

(Baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara)

Kompas TV Partai Amanat Nasional tengah menjadi sorotan di percaturan politik tanah air pasca beda haluan dengan pemerintah meski PAN tergabung dalam koalisi pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com