Kompas.com - 25/07/2017, 06:06 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, tidak ada kaitan antara perbedaan sikap partainya dengan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, sejak awal pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus), ia selalu mengingatkan seluruh partai di DPR bahwa Undang-Undang Pemilu menyangkut eksistensi partai politik.

Karena itu ia mengatakan bahwa PAN berbeda opsi dengan pemerintah terkait metode konversi suara. PAN memilih sistem kuota Hare sedangkan pemerintah memilih Sainte Lague.

"Kami cuma tidak bisa mendukung karena itu akan membunuh dan menghabisi partai kami. Itu aja udah. Ini enggak ada kaitannya dengan dukung mendukung dan lain-lain, enggak ada," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Zulkifli juga mengaku telah membicarakan ihwal perbedaan sikap ini dengan seluruh partai koalisi pendukung pemerintah. Menurut Zulkifli, semua anggota koalisi pemerintah memaklumi perbedaan sikap yang diambil PAN.

Ia juga menghormati keputusan rapat paripurna yang telah memutuskan metode konversi suara menggunakan sistem Sainte Lague.

"Kalau kami ikut, nanti apa kata orang? Saya akan dibilang enggak waras. Partai saya mau dihabisi, masa saya setuju. Bagaimana coba? Jadi silakan. Pemerintah tidak terganggu, jalan terus Undang-Undang pemilu tapi kami tidak ikut bersikap," tutur Zulkifli.

(Baca juga: Menurut Zulkifli, Jokowi Memahami Alasan PAN Pilih Sikap Berbeda dengan Koalisi)

Pasca-pengambilan keputusan UU Pemilu, elite parpol koalisi pemerintah mengkritik sikap PAN. Menurut mereka, seharusnya PAN mendukung kebijakan pemerintah.

Jokowi sendiri sudah angkat bicara soal PAN. Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengan Jokowi.

"Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi, Jumat (21/7/2017).

(Baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara)

Kompas TV Partai Amanat Nasional tengah menjadi sorotan di percaturan politik tanah air pasca beda haluan dengan pemerintah meski PAN tergabung dalam koalisi pemerintah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Nasional
Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.