Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN Klaim Direstui Jokowi

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan tak masalah partainya berbeda sikap dengan partai pendukung pemerintah lainnya pada pengesahan Undang-Undang Pemilu. Menurut dia, perbedaan sikap itu sudah disampaikan dan direstui Presiden Joko Widodo.

"Kami sampaikan ke pak Jokowi itu kuota hare dan pak Jokowi oke. Termasuk waktu pak Zul (Zulkifli Hasan) ketemu pak Wiranto, tiga hari sebelum ketemu pak Jokowi, sudah kita sampaikan kita mau kuota hare," ujar Yandri ditemui di RS Siloam, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).

Dalam pembahasan RUU Pemilu, PAN memilih opsi presidential threshold 10-15 persen dan metode konversi suara Hare.

Pemerintah dan enam partai pendukung pemerintah memilih opsi paket A, dengan angka ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20-25 persen dan metode konversi suara sainte lague murni.

Baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara

Sedangkan Gerindra, PKS dan Demokrat memilih opsi paket B, dengan presidential threshold 0 persen dan metode konversi kuota hare.

Yandri mengatakan, jika Jokowi tak senang dengan langkah PAN sebagai partai pendukungnya, maka Jokowi berhak mengevaluasi posisi PAN di kabinet.

Baca: PAN Sering Tak Hadiri Pertemuan Antar-Fraksi Pendukung Pemerintah

Menurut dia, ketidaksukaan ini lebih banyak datang dari partai pendukung pemerintah. Apalagi, bukan kali ini PAN berseberangan pilihan dengan mereka.

"Memang PDI-P dan kawan-kawan sudah marah dengan PAN pas PAN enggak dukung Ahok. Tapi itu prinsip kita dan kemarin juga mungkin pak Jokowi juga marah pada kami," ujarnya.

Baca: Golkar Mengaku Tak Nyaman dengan Sikap PAN

Kendati demikian, Yandri menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan partai lain pendukung pemerintah. Ia memastikan selama ini komunikasi berjalan baik, hanya saja terdapat perbedaan prinsip yang harus diambil PAN.

"Terserah mereka. Kalau di koalisi kami tetap dianggap ya enggak apa-apa, enggak dianggap juga enggak apa-apa," ujarnya.

PAN sebelumnya tidak sejalan dengan koalisi pemerintah saat pengambilan keputusan UU Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

(baca: Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi)

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menyatakan tidak ikut dan tak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial, terutama presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu.