Atut Chosiyah Divonis 5,5 Tahun Penjara

Kompas.com - 20/07/2017, 14:51 WIB
Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah divonis 5,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Atut juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Masud saat membacakan amar putusan, Kamis.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Atut tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Meski demikian, Atut bersikap sopan selama persidangan, mau mengakui perbuatan dan telah mengembalikan uang Rp 3,8 miliar.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut agar Atut dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Menurut hakim, Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Ia dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Atut terbukti melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

Selain itu, Atut melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten.

Atut ikut berperan memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bersama-sama dengan adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

(Baca juga: Membela Diri Sambil Menangis, Atut Mengaku Khilaf Korupsi)

Dalam kasus ini, proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, dikendalikan oleh Wawan. Atut terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,8 miliar.

Sementara itu, Atut terbukti melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten. Uang senilai Rp 500 juta itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istighosah.

Atut terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X