Kompas.com - 06/07/2017, 12:40 WIB
Mantan anggota Komisi II DPR RI Agun Gunanjar akan bersaksi dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMantan anggota Komisi II DPR RI Agun Gunanjar akan bersaksi dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (6/7/2017).

Ketua Pansus Angket KPK itu akan diperiksa sebagai saksi untuk Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Namun, hingga pukul 11.50 WIB, Agun masih berada di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk menemui napi koruptor.

Kunjungan ini dalam rangka meminta keterangan dari para terpidana kasus korupsi terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap mereka.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Agun disebut menerima 1,047 juta dollar AS terkait proyek e-KTP.

Baca: Terseret Kasus E-KTP, Agun Percaya Diri Jadi Ketua Pansus Angket KPK

Uang dibagikan setelah anggaran pengadaan e-KTP disepakati sebesar Rp 5,9 triliun.

Menanggapi jadwal pemeriksaan KPK yang bersamaan dengan kunjungan Pansus Angket, anggota Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu mengatakan, Agun sedang menjalankan tugas negara.

"Oh iya, (Agun) sedang menjalankan tugas negara. Pemeriksaan kan bisa kapan aja," kata Masinton, di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis siang.

Agun sendiri belum bisa dimintai tanggapan atas pemeriksaan yang dijadwalkan KPK, karena setibanya di Lapas Sukamiskin ia langsung menemui para napi kasus korupsi.

Dalam kasus e-KTP, dua orang yang telah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman; dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Tak hanya memperkaya diri sendiri, kedua terdakwa juga disebut memperkaya orang lain, salah satunya Agun Gunanjar.

Dari anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.