Kompas.com - 04/07/2017, 20:52 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pantia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta pandangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam rangka evaluasi menyeluruh lembaga KPK.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (4/7/2017).

Agun mengatakan, Pansus akan meminta pandangan dari Menpan RB perihal sumber daya manusia (SDM), khususnya SDM penyidik KPK.

"Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya tentang keberadaan SDM KPK yang juga kami perlu melakukan langkah-langkah lanjutan, tetapi tidak bisa secara spesifik (didapat melalui) hasil pertemuan dengan BPK, karena ada UU lain yang juga harus kami mintakan saran dan pandangannya seperti dengan MenpanRB soal UU ASN," kata Agun dalam konferensi pers.

Menurut Agun, banyak yang harus diklarifikasi terkait SDM penyidik di KPK. Namun, dia enggan memberikan pernyataan terlalu jauh sebelum berkonsultasi dengan Menpan RB.

Selain menyinggung soal SDM, dalam rapat juga dibahas mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Soal penyadapan tersebut, menurut Agun, harus ada bentuk pertanggungjawabannya.

Terkait dengan hal itu, Pansus KPK juga akan meminta BPK melakukan audit atas keuangan dan korelasinya terhadap tugas-kewenangan KPK, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Soal interception (penyadapan) mungkin kami akan ke Menkominfo," ucap Agun.

Sementara itu, ketika ditanyakan kapan Pansus akan mengagendakan pertemuan dengan Menpan RB dan Kominfo, Agung belum bisa memastikan.

Pertemuan dengan BPK berlangsung tertutup selama tiga jam. Selain Agun, perwakilan Pansus yang hadir diantaranya yakni Masinton Pasaribu, Dossy Iskandar Prasetyo, Risa Mariska, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, serta Muhammad Misbakhun.

(Baca: Rapat Tertutup 3 Jam, Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK dan BPK?)

Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lagu Kebangsaan

Nasional
Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM

Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lambang Negara

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Lambang Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.