Pansus Angket KPK Akan Minta Pandangan Menpan RB dan Menkominfo

Kompas.com - 04/07/2017, 20:52 WIB
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar menerima hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KPK, Jakarta, Selasa (4/7/2017). Pansus KPK dan BPK menggelar rapat konsultasi tertutup selama tiga jam untuk mengevaluasi kinerja KPK. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar menerima hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KPK, Jakarta, Selasa (4/7/2017). Pansus KPK dan BPK menggelar rapat konsultasi tertutup selama tiga jam untuk mengevaluasi kinerja KPK.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pantia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta pandangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam rangka evaluasi menyeluruh lembaga KPK.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa usai rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (4/7/2017).

Agun mengatakan, Pansus akan meminta pandangan dari Menpan RB perihal sumber daya manusia (SDM), khususnya SDM penyidik KPK.

"Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya tentang keberadaan SDM KPK yang juga kami perlu melakukan langkah-langkah lanjutan, tetapi tidak bisa secara spesifik (didapat melalui) hasil pertemuan dengan BPK, karena ada UU lain yang juga harus kami mintakan saran dan pandangannya seperti dengan MenpanRB soal UU ASN," kata Agun dalam konferensi pers.


Menurut Agun, banyak yang harus diklarifikasi terkait SDM penyidik di KPK. Namun, dia enggan memberikan pernyataan terlalu jauh sebelum berkonsultasi dengan Menpan RB.

Selain menyinggung soal SDM, dalam rapat juga dibahas mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Soal penyadapan tersebut, menurut Agun, harus ada bentuk pertanggungjawabannya.

Terkait dengan hal itu, Pansus KPK juga akan meminta BPK melakukan audit atas keuangan dan korelasinya terhadap tugas-kewenangan KPK, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Soal interception (penyadapan) mungkin kami akan ke Menkominfo," ucap Agun.

Sementara itu, ketika ditanyakan kapan Pansus akan mengagendakan pertemuan dengan Menpan RB dan Kominfo, Agung belum bisa memastikan.

Pertemuan dengan BPK berlangsung tertutup selama tiga jam. Selain Agun, perwakilan Pansus yang hadir diantaranya yakni Masinton Pasaribu, Dossy Iskandar Prasetyo, Risa Mariska, Eddy Kusuma Wijaya, John Kenedy Azis, serta Muhammad Misbakhun.

(Baca: Rapat Tertutup 3 Jam, Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK dan BPK?)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Pakar Minta Wacana Menghidupkan GBHN Dikaji Lagi, Ini Alasannya...

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Survei Indo Barometer: Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik

Nasional
Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Sasar Ketum Demokrat, AHY Rajin Kunjungi Konsolidasi Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X