Kompas.com - 18/04/2017, 22:47 WIB
Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraLima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mencecar Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pertanyaan seputar penerbitan Surat Peringatan Kedua (SP2) terhadap penyidik Novel Baswedan.

SP2 tersebut belakangan dicabut kembali oleh Pimpinan KPK dengan pertimbangan sejumlah hal.

Salah seorang Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu mempertanyakan sikap KPK yang menerbitkan SP2 lalu mencabutnya. 

Itu, kata Masinton, dirasa ganji. Apalagi, kata dia, SP2 itu sudah bocor ke publik.

(Baca: Pimpinan KPK Cabut SP2 untuk Novel Baswedan)

"Kami, juga publik, tahu SP2 diterbitkan lalu dicabut. Dimana prinsip zero tolerance? Berarti ada pelanggaran sehingga pimpinan melakukan SP2. Itu juga sudah melalui rapat pimpinan (KPK)," kata Masinton dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017) malam.

Adapun Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman meminta KPK menjelaskan secara rinci mekanisme penerbitan SP2.

"Apa alasannya? Siapa sasarannya? Bagaimana sampai muncul ke publik? Ini penting supaya betul-betul dibangun soliditas. Ini kan enggak jelas. Menimbulkan spekulasi yang sangat tidak produktif," tutur Benny.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebutkan, penerbitan SP2 harus melalui pemeriksaan oleh pengawas internal yang juga melibatkan ahli dari luar KPK.

Setelah melalui proses tersebut, baru ada keputusan bahwa SP2 harus diterbitkan. Namun, setelah SP2 dikeluarkan ternyata ada hal-hal yang tak terperhatikan.

(Baca: Ini Alasan Pimpinan KPK Berikan SP2 untuk Novel Baswedan)

"Itu yang dibawa Wadah Pegawai KPK. Saat itu kami (pimpinan) berembuk, kami batalkan SP2 ini sambil melihat keseluruhan," ucap Laode.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw sempat menimpali pernyataan Laode dan menanyakan tentang siapa yang menandatangani SP2 tersebut.

Laode menjawab, semua pimpinan harus ikut menandatangani jika Ketua KPK menandatangani. Namun Wenny menganggap jawaban Laode ragu-ragu.

"Bapak jawabnya kikuk, saya jadi ragu. Apalagi itu sudah dikeluarkan, tiba-tiba dicabut. Dan peristiwa ini berbarengan dengan kejadian. Ini kan berproses, kenapa itu di-cut? Dan siapa yang bertanggungjawab?" tanya Wenny.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.