Kompas.com - 31/03/2017, 06:49 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR memberondong Tim Panitia Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pertanyaan soal proses dan hasil seleksi.

Namun, mayoritas pertanyaan mengerucut pada satu poin, yakni alasan di balik tersingkirnya lima anggota Bawaslu periode 2012-2017 yang kembali mencalonkan diri, terutama Ketua Bawaslu, Muhammad.

erbSejumlah anggota DPR menilai, hasil itu berbanding terbalik dengan lima anggota KPU periode 2012-2017 yang kembali mendaftarkan diri.

Lima anggota KPU tersebut lolos seluruhnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar, misalnya, secara eksplisit mempertanyakan alasan Pansel tak meloloskan Muhammad.

"Menurut saya, Beliau cukup baik, cakap dan menguasai. Prof Muhammad. Saya lihat dia enggak lolos," ujar Zulkifli Anwar, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II dengan pansel KPU-Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: DPR Pertanyakan Alasan Pansel Tak Loloskan Ketua Bawaslu)

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Yandri Susanto. Hasil seleksi pansel dirasakannya janggal.

Ia menilai kinerja Bawaslu selama ini cukup baik.

"Masa sih Ketua Bawaslu enggak lolos? Tapi saya mau konfirmasi, di mana letaknya Ketua Bawaslu tidak lolos? Di tahap mana dia tidak lolos, Pak? Apa yang menyebabkan dia tidak lolos? Ketua Bawaslu yang selama ini sudah ter-publish kinerjanya," ujar Yandri.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Suasana Dachi menganggap keputusan Pansel tidak meloloskan lima anggota Bawaslu seolah menyatakan bahwa kerja Bawaslu selama ini tak beres.

Ia juga menyayangkan komunikasi Pansel yang kurang baik dengan Komisi II.

Komisi II merasa tak dilibatkan sejak awal dan tak mendapat laporan soal proses seleksi.

"Pansel kerja dengan diri sendiri dan tidak menghargai instruksi DPR. Kalau begini yang dibangun Pansel, saya ragu dan saya ajukan ke pimpinan untuk mempertimbangkan untuk menerima 14 dan 10 nama itu," kata Dachi.

Adapun, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo berharap, pada rapat paripurna DPR 6 April mendatang, sudah terpilih seluruh anggota baru KPU dan Bawaslu.

"Kami harapkan paripurna tanggal 6 semuanya sudah bisa terpilih. Kalau semuanya, 7 KPU dan 5 Bawaslu," kata Arif.

(Baca: Dicecar DPR karena Tak Loloskan Komisioner Bawaslu, Ini Jawaban Pansel)

Nuansa personal

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, Komisi II kurang mengelaborasi kerja Pansel.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan meloloskan nama-nama calon adalah hal yang biasa.

Namun, hal itu menjadi tak biasa ketika suasana menjadi personal.

"Rapat tadi kurang mengelaborasi kerja Timsel dan lebih banyak seolah olah menjadi ruang untuk memperjuangkan nama-nama tertentu," kata Titi.

Rapat tersebut, kata dia, seharusnya mendalami sejumlah catatan Pansel yang perlu diperhatikan oleh Komisi II jelang pelaksanaan fit and proper test.

Pendekatan yang digunakan seharusnya pendekatan kelembagaan, bukan kemasan personal.

Hal yang sama pernah terjadi pada seleksi Komisioner KPU-Bawaslu sebelumnya. Meski ada hal-hal yang dipertanyakan, namun proses fit and proper test tetap berjalan dengan baik.

Misalnya, pada 2012 lalu, empat anggota Bawaslu yang kembali mendaftar tak lolos seluruhnya, yakni Bambang Eka Cahya Widodo, Nur Hidayat Sardini, Wahidah Syuaib, dan Agustiani Tio Federina Sitorus.

"Tapi tidak ada yang bisa mengguncang Komisi II sampai seperti sekarang," ujar Titi.

Kondisi serupa terjadi pada pemilihan komisioner KPU di 2007. Sejumlah nama yang ahli di bidang kepemiluan juga tak lolos dan hal itu dipertanyakan.

Mereka adalah Ramlan Surbakti, Hadar Nafis Gumay, Indra J Piliang, Didik Supriyanto, dan Probo Nurjaman.

Namun, fit and proper test tetap berjalan.

"Jadi kalau pertanyaannya itu terkesan sangat personal, itu kan jadi pertanyaan publik. Apakah DPR stigmanya seolah selera politik nasional yang jadi perjuangan dan bukan indikator untuk mewujudkan penyelenggara negara yang betul-betul berkualitas," papar Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Nasional
Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Nasional
Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Nasional
UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

Nasional
Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Nasional
Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Singgung Gaya Hedon Lukas Enembe, Paulus Waterpauw: Sedih Hati Kita, Bikin Malu!

Nasional
Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri Kirim Berkas Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Nasional
Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Soal Rencana Kunjungan Puan di Tengah Isu Kecurangan Pemilu, Demokrat: Politik Biasa Ada Perbedaan

Nasional
8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.