Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar DPR karena Tak Loloskan Komisioner Bawaslu, Ini Jawaban Pansel

Kompas.com - 30/03/2017, 18:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim panitia seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ramlan Surbakti, membantah jika pihaknya membeda-bedakan calon berdasarkan latar belakang calon tersebut.

Hal itu diungkapkan Ramlan untuk menanggapi cecaran pertanyaan anggota Komisi II DPR soal hasil seleksi pansel.

Lima anggota Bawaslu periode 2012-2017 yang mendaftar seluruhnya tak lolos. Sedangkan lima anggota KPU periode 2012-2017 yang mendaftar seluruhnya lolos hingga tahap uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

"Ini pertanyaan mengenai (kenapa) semua calon dari Bawaslu kok ditolak, KPU diterima. Kami enggak membeda-bedakan," kata Ramlan dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/3017).

(Baca juga: DPR Pertanyakan Alasan Pansel Tak Loloskan Ketua Bawaslu)

Ramlan Surbakti menjelaskan, lima anggota Bawaslu tersebut gugur pada tahap yang berbeda-beda.

Tiga orang tak lolos pada tahap kedua, yakni tahap seleksi administrasi. Sedangkan dua anggota lainnya, yaitu Ketua Bawaslu Muhammad dan anggota Bawaslu Wihdatiningtyas sempat masuk ke tahap tiga.

Dalam rapat, beberapa anggota Komisi II menanyakan alasan mengapa Ketua Bawaslu, Muhammad tak lolos. Bahkan, beberapa anggota sempat meminta Pansel untuk membuka data hasil seleksi agar alasan tidak lolosnya sejumlah calon bisa lebih jelas.

Ramlan menuturkan, secara pribadi dirinya mengenal Muhammad, namun ia menolak memenuhi permintaan Komisi II untuk membuka data hasil seleksi.

"Bagi saya pribadi, tak ada masalah. Karena Muhammad ini, saya promotornya. Dia mahasiswa saya dulu. Jadi saya kenal banyak," kata Ramlan.

"Tapi kami tidak bisa membuka data yang kami miliki," ucapnya.

Sebab, lanjut dia, data-data yang diterima pansel dari instansi lain hanya untuk keperluan pansel dan tidak untuk dibagikan ke publik.

"Kami harus dapat izin dari instansi yang memberikan itu," tutur Ramlan.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com