Politik Uang Dinilai Masih Jadi Masalah dalam Pilkada Serentak 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Founding Father House (FHH) Dian Permata mengatakan, politik uang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pilkada.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan FFH saat tahapan pilkada serentak 2017 berlangsung.

FFH melakukan riset mengenai politik uang di Kabupaten Brebes dengan melibatkan 400 responden. Riset itu berlangsung pada 15 November 2016 hingga 23 Desember 2016.

"Persepsi publik tehadap politik uang atau barang dalam kontestasi pemilu sangat permisif," kata Dian di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (6/2/2017).

Dian menyebutkan, 71 persen masyarakat menerima uang atau barang yang diberikan dari calon kepala daerah, tim sukses atau relawan. Sementara, 29 masyarakat memilih untuk menolak.

Dari 71 persen itu, 80 persen masyarakat memilih untuk diberikan uang ketimbang barang seperti kebutuhan bahan pokok.

Menurut Dian, kondisi itu tidak jauh berbeda dibandingkan pada tahun 2011 di Brebes. Saat itu, penerimaan politik uang di masyarakat sebesar 74,5 persen, dan 78,4 persen masyarakat dari yang mau menerima, memilih untuk menerima uang.

Dian menyayangkan adanya penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten yang salah memahami politik uang. Ia menilai hal itu akan membuat politik uang semakin membudaya.

"Penyelenggara pemilu di kabupaten ada yang bilang ambil uangnya tapi jangan coblos orangnya. Salah satu pemahaman yang salah," ujar Dian.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, politik uang masih dianggap sebagai rezeki oleh masyarakat.

Untuk meminimalisir politik uang, Bawaslu, lanjut Daniel, memetakan potensi kerawanan di lapangan.

"Kami sudah sisir, salah satu yang harus diperiksa adalah dimensi kontestasi. Di mana di daerah-daerah terjadi peristiwa politik uang," ucap Daniel.