Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Instruksikan Kapolri Terbuka Gelar Perkara Kasus Ahok

Kompas.com - 07/11/2016, 11:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, menginstruksikan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian agar gelar perkara kasus yang dituduhkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama dilakukan terbuka.

Ahok dituduh menistakan agama terkait pernyataanya di Kepulauan Seribu, Jakarta.

"Ya, saya sudah perintahkan kepada Kapolri agar pemeriksaannya terbuka," ujar Jokowi di sela blusukan di proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (7/11/2016).

(baca: Syafii berharap, seluruh masyarakat bisa menerima apapun keputusan yang diambil oleh)

Jokowi merasa keterbukaan dalam proses gelar perkara akan membuat jernih persoalan dan menghilangkan prasangka yang muncul.

"Biar tidak ada sangka (prasangka)," ujar dia.

Meski demikian, Jokowi juga memerintahkan Kapolri untuk mengkaji terlebih dahulu apakah gelar perkara terbuka tersebut dimungkinkan secara aturan perundang-undangan.

 

(baca: Polri: Buni Yani Berpotensi Menjadi Tersangka)

"Tetapi kita juga harus lihat apakah ada aturan hukum undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, saya minta untuk dibuka," ujar Jokowi.

Kapolri sebelumnya memastikan, proses hukum kasus Ahok akan dilakukan secara terbuka dan transparan.

(baca: Komisi III: Melanggar Hukum jka Gelar Perkara Ahok Dilakukan SecaraTerbuka)

Komitmen itu tertuang dalam upaya penyidik mengundang pihak eksternal untuk mengawasi jalannya perkara. Sampai saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Penyidik kami akan mengundang pihak eksternal, yaitu tim Kejaksaan Agung dan tim Kompolnas sebagai pengawas Polri," ujar Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) malam.

Bahkan, penyidik rencananya juga akan mengundang DPR RI Komisi III. Namun, khusus untuk undangan Komisi III DPR RI, Polri akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketua komisi.

Pengawasan pihak eksternal, lanjut Tito, bukan hanya pada proses pemeriksaan saksi fakta atau ahli tambahan, melainkan juga sampai pada tahap gelar perkara.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com