YPKP 65 Pesimistis Wiranto Selesaikan Kasus 1965

Kompas.com - 21/09/2016, 20:02 WIB
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (21/9/2016). Dimas Jarot BayuKetua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung saat konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (21/9/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung pesimistis Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tahun 1965.

Ia menyatakan pesimistisnya karena Kemenko Polhukam menolak audiensi dengan alasan permasalahan yang disampaikan sudah pernah dibahas.

Selain itu, menurut dia, belum ada tanda dari pemerintah akan menyelesaikan kasus tersebut.

Bedjo menilai, kasus 1965 tak mungkin diselesaikan karena Wiranto juga mewakili institusi militer, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya sangat pesimis ya bahwa dia akan menyelesaikan," ujar Bedjo.

Bedjo mengatakan, janji Wiranto untuk menyelesaikan kasus peristiwa 1965 hanya untuk meredam desakan kepada Kemenko Polhukam untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Bisa jadi yang dijanjikan Pak Wiranto itu hanya basa-basi politik supaya dia aman, seolah baik. Karena tidak jelas bagaimana penyelesaian peristiwa 1965 dan mekanismenya seperti apa," kata Bedjo.

Menurut Bedjo, Kemenko Polhukam tak perlu mengkaji langkah penyelesaian kasus 1965 karena Komnas HAM telah memberikan hasil kajian yang merekomendasikan dibentuknya pengadilan ad hoc.

Selain itu, hasil simposium tragedi 1965 juga dapat digunakan sebagai rujukan.

"Janji Pak Wiranto itu sangat usang, pengkajian apa? Komnas HAM sudah mengkaji itu, hasil penelitian secara pro yustisia. Masalah simposium di Aryaduta itu sudah sangat bagus dalam rangka rekonsiliasi," lanjut Bedjo.

Beberapa waktu lalu, Wiranto berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu, khususnya peristiwa 1965.

Wiranto keberatan jika dirinya disebut-sebut mengabaikan persoalan tersebut.

"Saya akan menyelesaikannya, saya jamin. Pemerintah akan terus bekerja untuk menyelesaikan masalah itu," ujar Wiranto saat ditemui usai rapat di Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X