Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delapan Bidan Juga Gunakan Vaksin Palsu, Ini Daftarnya...

Kompas.com - 14/07/2016, 19:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengungkapkan 14 rumah sakit yang membeli vaksin palsu. Tak hanya rumah sakit, ia juga mengungkap delapan bidan yang menggunakan vaksin palsu.

"Baru hari ini kami diizinkan untuk memberitahukan. Apakah tindakannya, nanti akan dibahas," tutur Nila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Adapun enam dari delapan bidan tersebut mendapatkan pasokan vaksin dari Juanda, seorang suplier CV Azka Medika. Modus operandi yang digunakan sama, yaitu tersangka menawarkan vaksin dengan cara memberikan pricelist harga.

(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)

Adapun delapan nama bidan tersebut adalah:

1. Bidan Lia, Kp Pelaukan Sukatani, Cikarang
2. Bidan Lilik, Perum Graha Melati, Tambun
3. Bidan Klinik Tabina, Perum Sularata, Sukatani, Cikarang
4. Bidan Iis, Perum Seroja, Bekasi
5. Klinik Dafa Dr Baginda, Cikarang
6. Bidan Mega, Puri Cikarang, Makmur Sukaresmi, Cikarang
7. Bidan M Elly Novita, Ciracas, Jakarta Timur
8. Klinik Dr Ade Kurniawan, Rawa Belong, Slipi, Jakarta Barat

(Baca: Modus Operandi Pengadaan Vaksin Palsu di 14 Rumah Sakit)

Adapun vaksin yang dipalsukan, kata Nila, bukanlah vaksin yang disediakan pemerintah, melainkan vaksin pilihan. Sebab, vaksin yang diberikan pemerintah tak dipungut biaya, sedangkan vaksin pilihan cenderung berbiaya mahal.

"Untuk informasi, pada 2016, pemerintah menyediakan sembilan jenis vaksin. Setiap tahun anggarannya telah dialokasikan," kata Nila.

Kompas TV Ini Daftar Vaksin yang Biasa Dipalsukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com