Jika Jawaban Menkes Masih Tak Memuaskan, Komisi IX Akan Bentuk Panja Vaksin Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyatakan, Komisi IX akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal penanganan kasus vaksin palsu yang kini tengah ditangani Kemenkes dan tim kerjanya.

"Itu nanti tergantung penjelasan Bu Menkes (Menteri Kesehatan) dalam rapat kerja (raker) Kamis (14/7/2016) besok, dan besok semua pihak termasuk Bareskrim Polri kami undang untuk menjelaskan sekomprehensif mungkin," kata Dede usai raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016)

Dede mengatakan Komisi IX patut membentuk panja jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mampu menangani kasus vaksin palsu tersebut. Pasalnya, kasus vaksin palsu sangat meresahkan masyarakat.

(Baca: Menkes Tak Mampu Jawab soal Vaksin Palsu, Komisi IX Tunda Bahas Anggaran Kemenkes)

"Terlebih kesehatan merupakan sektor fundamental di masyarakat, apalagi ini vaksin yang digunakan untuk anak-anak, generasi penerus bangsa, jadi ini juga mendesak dibentuk panja jika tak kunjung usai," lanjut Dede.

Sebelumnya rapat kerja (raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/7/2016) berakhir dengan penundaan pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2017.

Komisi IX DPR menilai Menkes tak mampu memberi penjelasan yang memuaskan saat dicecar mengenai perkembangan kasus vaksin palsu.

(Baca: BPOM Temukan Vaksin Palsu di Luar Jakarta)

"Jadi harusnya hari ini bersama Menkes, kami memang akan membahas anggaran Kemenkes di tahun 2017, tapi karena penjelasan tetang vaksin palsu belum jelas ya kami tunda dulu pembahasan anggarannya," kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf usai memimpin rapat.

Dede juga mengatakan dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek terkait vaksin palsu Kamis (14/7/2016) besok, akan diundang pula Bareskrim Polri.

(Baca: Anak yang Terpapar Vaksin Palsu Bertambah Jadi 197 Orang)

Selama ini Bareskrim yang melakukan penyelidikan kasus tersebut. Bareskrim pulalah yang dinilai meminta Menkes agar tak mempublikasikan identitas 14 rumah sakit yang terlibat penggunaan vaksin palsu.

"Kami sadar, penyembunyian identitas 14 rumah sakit itu memang untuk penyilidikan dalam upaya menangkap pelaku yang lebih besar, tapi bagaimanapun juga masyarakat sebagai pengguna jasa rumah sakit kan menunggu kepastian," kata Dede usai memimpin raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016).