Kompas.com - 11/06/2016, 20:41 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak mempersoalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak sebagai eksekutor suntik kebiri kimia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Ketika Perppu sudah ditandatangani Presiden maka regulasi ini bersifat imperatif. Seluruh proses perundangan termasuk Perppu, kalau sudah ditanda tangani berarti sudah imperative," ujar Khofifah.

Pernyataan tersebut disampaikannya disela kunjungan meninjau kondisi distribusi dan ketersedian beras selama bulan Ramadhan, serta memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 bagi masyarakat di seluruh Indonesia yang dimulai di Pontianak, Sabtu (11/6/2016).

Khofifah menambahkan, sebagai negara demokrasi, tentu menghargai dan menghormati sejumlah pendapat ataupun penolakan dari keputusan itu.

Namun menurutnya jika Perppu itu sudah ditandatangani oleh Presiden, maka regulasi ini bersifat wajib untuk dilaksanakan.

Hukuman kebiri kimia merupakan hukuman tambahan dan diberikan khusus untuk pelaku paedofil yang sudah berkali-kali melakukan kejahatan seksual yang sama.

Menurutnya, adanya tanggapan yang beredar mengenai ketidakjelasan Perppu yang santer sekarang ini, tidak perlu lagi dipolemikkan.

Jika sudah di ranah hukum, apalagi bersifat wajib dengan dasar tanda tangan Presiden, maka hal itu merupakan kewenangan penegak hukum yakni Hakim dalam memutuskannya.

"Pada saat Hakim memberikan putusan pengadilan, pasti akan diikuti siapa eksekutornya. Jadi jangan khawatir pasti hakim sudah akan menunjuk siapa eksekutornya," jelasnya.

Dalam Perppu itu, para pelaku yang diberikan hukuman tambahan tidak hanya akan disuntik kebiri kimia saja, melainkan juga akan ditanamkan chip (kartu elektronik kecil) didalam tubuhnya.

Dengan chip ini, diharapkan bisa menjadi peringatan bagi masyarakat untuk selalu waspada, karena alat penerima (receiver) akan disebar dibanyak tempat.

“Chip itu akan ada receiver dibanyak tempat, ini yang sudah dilakukan di Korea Selatan. Jadi disini ada car free day atau ada mall, nanti ada receiver disitu," kata Khofifah.

"Nanti kalau yang ditanam chip, akan ketahuan, sehingga masyarakat bisa melakukan kewaspadaan. Ini untuk pelaku paedofil yang korbannya berkali–kali baru akan dijatuhkan hukuman tambahan," pungkasnya.  

Kompas TV IDI: Peraturan Donor Organ Belum Ada!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Partai Buruh: Cuti Melahirkan 6 Bulan Jangan Hanya Wacana di Atas Kertas

Nasional
Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Peringati Milad Ke-29, Dompet Dhuafa Luncurkan 3 Program untuk Atasi Kemiskinan di Kota

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Ratusan Buruh Migran Indonesia Dikabarkan Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo di Kedubes Malaysia

Nasional
416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

416 Jemaah Haji Indonesia Jatuh Sakit, 20 Orang Meninggal Dunia

Nasional
Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Sumbar jadi Wilayah yang Menantang, PDI-P Akan Kerahkan Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Nasional
Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

Nasional
Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Nasional
Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Nasional
Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Nasional
Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Nasional
UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

Nasional
Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.