Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Munaslub Golkar dan Masalah Finansial Partai

Kompas.com - 10/05/2016, 07:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tidak ada lagi sekretariat yang bisa disumbangkan oleh massa partai secara sukarela. Pun mungkin tak ada lagi kader yang mau menjaga aset dan mengelola kantor secara cuma-cuma. Partai harus membayar sewa dan operasional kantor, pegawai, konsultan, dan membiayai kampanye (Farrell and Webb 2000, dalam Mietzner 2007, p. 253).

Dengan perkembangan kampanye melalui media, maka biaya kampanye juga semakin membengkak.

Dalam artikelnya, Mietzner (2007, p. 254), membuat simulasi bagaimana perbandingan biaya kampanye PDI-P dan subsidi negara yang mereka terima. Pada Pemilu 1999, PDI-P mengeluarkan biaya kampanye sekitar 60 milyar rupiah, sementara subsidi negara sekitar 30 milyar rupiah, yang berarti sekitar setengah biaya kampanye mereka tertutupi dari subsidi negara.

Pada Pemilu berikutnya (2004), biaya kampanye PDIP melonjak sampai lebih dari 200 milyar rupiah, sementara subsidi negara hanya sekitar 2 sampai 4 milyar rupiah saja.

Ada persoalan finansial yang cukup besar yang dihadapi partai-partai politik sekarang ini. Salah satu yang menjelaskan kenapa partai-partai baru susah muncul dan mapan adalah karena persoalan finansial ini.

Karena itu, partai kemudian mengatasi persoalan finansial ini dengan pelbagai cara, misalnya menaikkan iuran anggota partai yang duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif. Partai juga acapkali menjual kursi pencalonan pada semua level pemerintahan. Bahkan mereka membentuk badan usaha milik partai sendiri.

Dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, ada sejumlah kasus yang mengindikasikan keterlibatan elite-elite partai untuk meraih komisi proyek-proyek pembangunan negara. Kuat kemungkinan praktik semacam itu jauh lebih besar dari yang berhasil diungkap KPK.

Jalan pintas yang kemudian populer di kalangan partai politik adalah memilih Ketua Umum atau manajer yang punya uang atau bisa mendatangkan uang untuk menutupi ongkos partai yang semakin besar.

Sekedar menuntut partai untuk lebih terbuka, akuntabel dan demokratis tidak memadai. Sejauh ongkos politik masih besar, sementara sumber dana legal begitu sempit, sulit membayangkan partai politik akan keluar dari segala kerumitan persoalan yang sedang menimpa saat ini.

Selamat menjalankan Munaslub, Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com