Munaslub Golkar dan Masalah Finansial Partai

Dualisme kepemimpinan itu mengganggu keterlibatan Golkar dalam kegiatan-kegiatan politik nasional dan daerah, terutama Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Pada tingkat akar rumput, konflik ini juga potensial menggerogoti kepercayaan publik pada partai beringin.

Karena itu, selain untuk mengembalikan persatuan elite partai, Munas jadi momentum memulihkan kepercayaan publik. Pada intinya, Munas ini diharapkan menjadi momen kebangkitan partai Golkar.

Moment Kebangkitan

Saat ini partai politik dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan terkait dengan pandangan umum masyarakat yang cenderung sinis dan kritis. Walaupun partai politik adalah pilar utama demokrasi modern, namun dalam banyak survei, prestasinya di mata publik kurang cemerlang, bahkan menjadi lembaga politik terburuk di mata masyarakat.

Persepsi mengenai partai politik sebagai sarang korupsi, politik uang, mafia, dan seterusnya cukup kuat disuarakan oleh para aktivis, media, dan umumnya masyarakat kritis.

Banyak kalangan yang kemudian berupaya mendorong agar partai politik lebih akuntabel, transparan, dan demokratis. Bagi mereka, tanpa adanya pembenahan serius di tubuh partai, maka gerakan emoh partai akan semakin besar, yang pada ujungnya bisa mengendorkan partisipasi publik dalam demokrasi.

Yang menarik, di tengah semangat kebangkitan kembali itu, muncul gagasan tentang kewajiban menyumbang 1 milyar rupiah bagi para anggota yang ingin mendaftar sebagai kandidat ketua umum.

Aturan ini lumayan menyita perhatian media dan masyarakat. Kontroversi tidak hanya muncul di luar partai, tapi juga di internal partai Golkar sendiri. Salah satu kandidat ketua umum, Syahrul Yasin Limpo, bahkan mendeklarasikan penolakan terbuka pada gagasan sumbangan itu.

Dalam keterangannya, Limpo berkukuh tidak akan menyumbang satu sen pun pada pencalonannya karena dirinya adalah anggota Golkar yang mengabdi pada partai itu sejak awal karir politiknya di tingkat desa.

Sangat mungkin cabang dan ranting partai juga akan memberlakukan kewajiban serupa pada pemilihan tingkat lokal. Sebagai jalan keluar, Akbar mengusulkan akan tempat acara diganti menyesuaikan kondisi budget panitia.

Panitia sendiri menyatakan bahwa sumbangan 1 milyar rupiah masing-masing kandidat itu akan digunakan untuk penyelenggaraan Munas.

Walaupun panitia dan pengurus DPP Golkar kemudian mengubah level sumbangan dari wajib menjadi sukarela, perbincangan mengenai sumbangan 1 milyar rupiah tiap kandidat itu sudah terlanjur bergulir.

Debat publik yang muncul sejauh ini adalah tentang ranah etis dari gagasan sumbangan kandidat tersebut. Ada kekhawatiran akan semakin memburuknya persepsi publik mengenai partai politik, terutama pada Golkar.

Di tengah upaya membangun kembali kepercayaan publik pada partai, penolakan sebagian kalangan internal Golkar mengenai ide sumbangan kandidat itu cukup beralasan.

Pertanyaan yang mengusik penulis adalah kenapa di tengah upaya membangun kembali kepercayaan publik itu, sebagian elite Golkar justru memunculkan gagasan fund rising untuk Munaslub dengan meminta kandidat menyumbang?

Tentang Akuntabilitas

Secara normatif, betul bahwa membebankan biaya pelaksanaan Munaslub pada kandidat partai nampak seolah akan melanggengkan elitisme dan oligarki di dalam partai. Argumennya sederhana, bahwa sumbangan satu milyar (baik sukarela, apalagi wajib) secara langsung mengeliminir para kader Golkar yang tidak mampu menghadirkan sumbangan uang.

Alhasil, hanya kelompok elite berduitlah yang memiliki akses untuk menjadi Ketua Umum. Yang lebih dikhawatirkan adalah melambatnya proses demokratisasi internal partai.

Namun begitu gagasan sumbangan kandidat ini tidak bisa ditempatkan pada ruang kosong tanpa pijakan konteks. Persoalan utama semua partai politik hari ini adalah soal akuntabilitas. Praktik jual beli suara dalam setiap pemilihan pemimpin partai terjadi di semua level.

Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi di partai politik, tapi juga di organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, bahkan organisasi keagamaan.

Masing-masing kandidat menggunakan segala sumberdaya yang mereka miliki untuk mempengaruhi para pemilih dan penyelenggara pemilihan agar situasi menguntungkan diri dan kelompoknya.

Dalam konteks besarnya kekhawatiran pada praktik politik uang, menetapkan jumlah fix sumbangan masing-masing kandidat justru adalah langkah yang cukup progresif. Di sini, secara formal, masing-masing kandidat memiliki andil yang setara di depan panitia penyelenggara Munaslub.

Tentu saja, kandidat lain yang tak berkecukupan dana tetap tidak memiliki akses untuk ikut berkontestasi. Tapi tanpa sumbangan pun kader yang tidak memiliki modal finansial juga tetap akan tereliminir sejak awal. Demikianlah politik berkerja.

Besar kemungkinan praktik sumbangan bagi para kandidat Ketua Umum itu sudah ada sebelumnya walaupun tidak ternyatakan secara terbuka. Sangat mungkin hal seperti ini bahkan lumrah di semua pemilihan partai politik, organisasi masyarakat, bahkan organisasi pada level mahasiswa. Yang baru dari Golkar justru adalah sifatnya yang terbuka.

"Fund Rising" Partai
Hal lain yang juga patut diperhatikan adalah soal pendanaan partai. Sejak tahun 2005, terjadi pemotongan besar-besaran subsidi negara atas partai. Subsidi negara atas partai dipotong sampai 90%.

Sumbangan negara 4 Milyar untuk membiayai operasional partai sebesar PDI-P tentu terlihat sangat kecil. Saat ini, era keterlibatan publik secara sukarela membesarkan partai sudah berakhir.

Idealnya, pengumpulan dana partai berasal dari sumbangan sukarela para anggota dan kader partai. Hanya saja, dalam praktiknya, situasi ideal itu tidak terjadi di partai manapun, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.

Tidak ada lagi sekretariat yang bisa disumbangkan oleh massa partai secara sukarela. Pun mungkin tak ada lagi kader yang mau menjaga aset dan mengelola kantor secara cuma-cuma. Partai harus membayar sewa dan operasional kantor, pegawai, konsultan, dan membiayai kampanye (Farrell and Webb 2000, dalam Mietzner 2007, p. 253).

Dengan perkembangan kampanye melalui media, maka biaya kampanye juga semakin membengkak.

Dalam artikelnya, Mietzner (2007, p. 254), membuat simulasi bagaimana perbandingan biaya kampanye PDI-P dan subsidi negara yang mereka terima. Pada Pemilu 1999, PDI-P mengeluarkan biaya kampanye sekitar 60 milyar rupiah, sementara subsidi negara sekitar 30 milyar rupiah, yang berarti sekitar setengah biaya kampanye mereka tertutupi dari subsidi negara.

Pada Pemilu berikutnya (2004), biaya kampanye PDIP melonjak sampai lebih dari 200 milyar rupiah, sementara subsidi negara hanya sekitar 2 sampai 4 milyar rupiah saja.

Ada persoalan finansial yang cukup besar yang dihadapi partai-partai politik sekarang ini. Salah satu yang menjelaskan kenapa partai-partai baru susah muncul dan mapan adalah karena persoalan finansial ini.

Karena itu, partai kemudian mengatasi persoalan finansial ini dengan pelbagai cara, misalnya menaikkan iuran anggota partai yang duduk di lembaga pemerintahan dan legislatif. Partai juga acapkali menjual kursi pencalonan pada semua level pemerintahan. Bahkan mereka membentuk badan usaha milik partai sendiri.

Dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, ada sejumlah kasus yang mengindikasikan keterlibatan elite-elite partai untuk meraih komisi proyek-proyek pembangunan negara. Kuat kemungkinan praktik semacam itu jauh lebih besar dari yang berhasil diungkap KPK.

Jalan pintas yang kemudian populer di kalangan partai politik adalah memilih Ketua Umum atau manajer yang punya uang atau bisa mendatangkan uang untuk menutupi ongkos partai yang semakin besar.

Sekedar menuntut partai untuk lebih terbuka, akuntabel dan demokratis tidak memadai. Sejauh ongkos politik masih besar, sementara sumber dana legal begitu sempit, sulit membayangkan partai politik akan keluar dari segala kerumitan persoalan yang sedang menimpa saat ini.

Selamat menjalankan Munaslub, Partai Golkar.