Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Lompat dari Monas hingga Iris Telinga Dinilai Tak Baik untuk Anak-anak

Kompas.com - 15/04/2016, 10:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para elite diminta menjaga ucapannya ketika menyikapi pemilihan kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta yang saat ini tengah ramai menjelang Pilkada 2017.

Komunikasi yang keras cenderung kasar serta sumpah yang negatif dinilai akan kontraproduktif dan kurang mendidik bagi anak-anak. 

"Ada 2 juta anak-anak Jakarta yang mendengar ucapan dan membaca perilaku elite yang berdampak langsung terhadap memori mereka," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz, melalui keterangan tertulis, Jumat (15/4/2016).

Masykurudin mengatakan, meskipun warga Jakarta yang bisa memilih kepala daerah harus berumur minimal 17 tahun, ucapan dan tindakan para aktor politik dan tokoh masyarakat berpengaruh terhadap kehidupan sosial serta pendidikan.

Ia memberi contoh komunikasi yang keras dan meremehkan antarsesama, bersumpah dengan cara melukai anggota badan dan berjanji akan melakukan tindakan yang tidak masuk akal. 

Sikap politik tersebut dinilainya kurang mendidik, terutama bagi anak-anak yang pengetahuan politiknya terbatas.

Maykurudin menilai, praktik politik orang dewasa ditangkap hanya sebagian oleh anak-anak. (baca: Mereka yang Akan "Pertaruhkan Nyawa" karena Ahok)

Ketegasan terhadap penyampaian masalah tertentu dengan nada yang tinggi, ditangkap oleh anak-anak bahwa yang bersangkutan sedang marah-marah.

"Janji akan melukai anggota badan atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dipahami oleh anak-anak bahwa kekerasan fisik itu diperbolehkan," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebenaran yang ingin ditunjukkan tetap harus disampaikan dengan cara yang santun. Kesantunan tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak pura-pura.

"Dengan cara yang santun dan tanpa sumpah yang dapat melukai kesatuan tubuh kita bersama," kata Masykurudin.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung sebelumnya berjanji akan memotong telinganya jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berani menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan terkait hasil audit pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Sebab, Ahok sebelumnya menyebut BPK menutupi kebenaran dan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ngaco. (baca: Lulung: Kalau Ahok Gugat BPK ke Pengadilan, Gue Potong Kuping Gue!)

"Kalau dia berani (gugat BPK ke pengadilan), bilang Ahok, gue potong kuping gue. Haji Lulung minta dipotong (kupingnya). Kalau dia berani nih ke pengadilan tuntut BPK, potong kuping gue," kata Lulung sambil menarik-narik telinganya di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/4/2016).

Ahok malah menantang balik Lulung. (baca: Ahok: Tanya Lulung, Iris Kupingnya Sampai Putus atau Cuma Luka Dikit?)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Kompleksnya Operasional Penerbangan Haji

Nasional
Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Wapres Nilai Pemecatan Hasyim Asy'ari Tak Ganggu KPU Gelar Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Janji Ketua KPU ke Korbannya | Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

[POPULER NASIONAL] Janji Ketua KPU ke Korbannya | Jaksa Agung Lantik 4 Kajati Baru

Nasional
Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com