Rencana Revisi UU KPK, Jangan Meruntuhkan Langit Negeri Ini

Mendengarkan rakyat
   
Kembali ke revisi UU KPK, pertanyaan berikutnya apakah DPR ingin menjadi common enemy dalam soal pemberantasan korupsi? Bukankah rakyat yang memberikan mandat pada DPR? Apakah suara rakyat tidak didengar lagi?

Demokrasi, kata Presiden Joko Widodo saat kampanye tahun 2014, adalah mendengar. Ya mendengarkan suara rakyat.
   
Sekarang ini, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi yang mantan Juru Bicara KPK Johan Budi, Sabtu (20/2),  Presiden Joko Widodo tengah mendengarkan suara publik. 

Memang, sangat disayangkan ketika pemerintah setuju revisi UU KPK bersama DPR. Seharusnya Presiden dapat mencegahnya sejak awal sebagai komitmen terhadap pemberantasan korupsi.
  
Namun, membuka telinga mendengarkan suara rakyat belumlah terlambat.  Mendengarkan suara rakyat sejatinya menjadi perilaku para pemimpin di negeri ini.

Itulah yang harus diperlihatkan hari Senin (22/2) ini saat Presiden melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.
  
Pembicaraan hari ini menjadi bahan penting untuk rapat paripurna DPR Selasa (23/2) besok. Apakah putusan rapat paripurna besok berpihak pada rakyat atau koruptor, kita tunggu saja besok.

Jika para elite negeri ini mau mendengarkan rakyat, maka revisi UU KPK dihentikan. Artinya kita akan terus berperang melawan korupsi, tanpa perlu dibatasi sampai 12 tahun, misalnya.
  
"Perjuangan melawan korupsi tidak pernah mudah, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Ini meminta korban pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan terutama anak-anak kita. Pada akhirnya, saya percaya, seperti dalam kasus saya, harga yang amat bernilai adalah berpegang pada martabat kita," kata Frank Serpico, polisi New York yang bersaksi dan menjadi whistleblower saat membongkar kasus korupsi di keposilian tempat kerjanya akhir dekade 1960-an hingga awal 1970-an.
   
Jadi, selama korupsi belum sirna, perang total harus terus dilakukan. Tetapi, sebaliknya jika revisi UU KPK dilanjutkan, maka langit negeri ini benar-benar akan runtuh. Dan kita -- rakyat yang jumlahnya lebih 240 juta orang ini -- tidak ingin langit itu benar-benar runtuh.

Cengkareng, 21 Februari 2016