Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WAWANCARA KETUA KPK (I): "Tak Mungkin Kami Berantas Korupsi Sendirian"

Kompas.com - 20/02/2016, 07:07 WIB
Bayu Galih

Penulis

Idealnya berapa jumlah penyidik yang dibutuhkan?

Mungkin bisa sekitar 300. Sekarang 80-an.

Dalam draf revisi UU KPK juga dipermasalahkan penyidik independen. Kalau nanti terhambat UU bagaimana?

Sebetulnya hubungan kami dengan Polri dan Kejaksaan enggak ada goncangan lagi, mulus. Sebetulnya, kebutuhan berapa pun akan disuplai. Meski pasti enggak kami terima begitu saja. Kami lihat integritasnya, kompetensinya.

Tapi kan sangat  bahaya kalau hubungan tidak mulus. Kemudian kami enggak dapat suplai. Satu-satunya jalan, ya independen kan.

Solusinya bagaimana? Karena dari pengalaman, jika ada perkara menyangkut polisi, penyidik bisa ditarik. Biar kasus lama tidak terulang lagi?

Kalau peran kami di UU itu kita kan memang sebagai supervisor dan koordinator. Artinya, dalam hal tindak pidana korupsi, KPK sedikit di atas penegak hukum yang lain. Itu harus diperankan, karena saya yakin enggak mungkin KPK memberantas korupsi sendirian.

Mereka lebih punya personel yang menyebar di wilayah. Artinya kor-sup (koordinasi-supervisi) tadi kan ada kewajiban KPK membina temen-temen yang dua itu menjadi seperti KPK.

Hubungan yang baik itu diusahakan untuk tetap baik. Tapi bagaimana pun kalau mereka salah ya harus ditindak.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
Dilihat dalam dua bulan terakhir, komisioner sekarang lebih low profile. Hubungan dengan lembaga lain membaik. Apa dampaknya sudah terasa?

Rasanya dengan itu tadi mulai terbangun lah. Saya malah penginnya, enggak pengin kadang-kadang memalukan orang.

Seperti kemarin kami tangkap orang MA itu, saya penginnya yang bagian pembinaan dan pengawasan di (MA) sana itu diajak ke KPK untuk ikut mengumumkan. Supaya dia tak kehilangan muka.

Jadi kalau kami tangkap orang, lebih baik orang bagian pembinaan, walaupun enggak kerja sama (dalam penindakan kasus itu), bisa saja dia diajak sama kami, kan dengan itu bisa menyelamatkan mukanya.

Kemarin kami ketemu Kabareskrim Komjen Anang Iskandar. Gayanya mirip, bagaimana untuk menghindari kegaduhan, tapi kerja yang dilakukan sama sekali tidak terganggu. Apakah ada koordinasi dan penyamaan untuk itu?

Sayaketemu Pak Anang sudah tiga kali. Dan selalu bilang, "Pak, nanti aku kirim surat, nanti tolong kirim (penyidik) yang bagus-bagus". Di sini itu sebenarnya tempat penggodokan. Karena harapan saya begitu mereka kembali ke sana (Polri), nilai yang baik di sini dibawa ke sana.

Tiga kali pertemuan dengan Pak Anang, apa termasuk untuk mencegah kegaduhan?

Tidak. Saya kalau ketemu Pak Anang selalu dalam Rapim Polri, lalu saat saya mantu. Kami dateng sama-sama berlima.

====

Baca bagian kedua dalam tulisan ini: WAWANCARA KETUA KPK (II): "Korupsi dalam Jumlah Besar Layak Hukuman Mati"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com