Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WAWANCARA KETUA KPK (I): "Tak Mungkin Kami Berantas Korupsi Sendirian"

Kompas.com - 20/02/2016, 07:07 WIB
Bayu Galih

Penulis

Selain strategi, dengan jumlah penyidik sekitar 80 orang, bisa tidak menyelesaikan kasus dengan tuntas?

Dua yang saya lakukan dengan keterbatasan penyidik itu. Satu, kami harus lebih efisien terhadap jumlah tim penyidik. Jadi sering satu sprindik, penyidik sampai 23. Loh ngapain?

Tapi dalam waktu yang sama, saya minta dari teman-teman di Kejaksaan dan Polri untuk mengirim banyak, lalu kemudian kami uji integritasnya, kompetensinya. Kemudian nanti nambahin jumlah yang sekarang ada. Saya juga pengin mengembangkan, kalau kita bicara pencegahan.

Itu juga jadi mohon maaf langsung loncat ke masalah Novel. Ini agaknya ada misleading juga yang tersiar ke luar. Padahal dari awal saya maunya ini juga dilakukan KPK negara lain. Malaysia, Hongkong. Kita kalau perlu menanamkan orang KPK di tempat-tempat yang strategis.

Ambaranie Nadia K.M Ketua KPK Agus Rahardjo
Yang saya incar pertama kan Kementerian BUMN. Kenapa? BUMN secara keseluruhan hampir sama dengan APBN. Kurang sedikit. APBN itu buat sekian lembaga, itu kan strategis sekali.

Saya panggil Sekmen BUMN ke sini, saya jelaskan ingin menaruh orang, ini orang KPK, bukan saya kasih begitu saja. Tapi ini orang KPK yang bertugas di KPK, yang bayari KPK, tetap pegawai KPK.

Nanti saya ingin ada satgas-satgas yang bergerak terutama di BUMN. Tapi besoknya dia memberi tahu, enggak mau dia. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, "Menteri saya sudah dapat sorotan". Ya sudah, saya ke tempat lain.

Tapi satu Satgas bisa terdiri dari 2-3 orang. Bisa untuk beras, daging untuk pangan, kemudian soal minerba. Kan kemarin kita kumpul di sini, dari 2015 izin pertambangan ada 5.000-an, yang baru beres 1.000 berapa. Masih 3.900-an yang belum.

Tidak beresnya IUP itu ada di hutan konversi, sudah waktunya penindakan kan. Jadi satgas ini turun saja.  Supaya kemudian perubahan cepat terjadi.

Jadi nanti satgas itu jumlahnya banyak, bukan hanya Novel, tapi banyak sekali. Tapi kami menugaskan orang yang integritasnya jelas, dedikasinya juga jelas. Ini juga bagian dari mereka rotasi dan membina karir.

Suatu hari kan bisa saja mereka masuk jadi direktur, jadi deputi. Mudah mudahan nanti bisa dipahami seperti itu.

Dalam rangka pencegahan, di samping membuat satgas, kami juga membuat sistem yang mendorong masyarakat berpartisipasi untuk memperbaiki, memberikan input, memberikan kritik terhadap upaya pemerintah. Tapi penindakannya akan kami tingkatkan terus.

Soal kebutuhan penyidik, cara membentuknya bagaimana?

Membentuk penyidik independen ini sebenarnya butuh waktu yang lama dibandingkan mereka yang sudah pengalaman penyidik.

Untuk prosesnya, bedanya di mana antara penyidik dari lembaga lain dengan yang independen?

Contohnya sekarang, yang independen 28. Itu belum ada yang jadi team leader. Kalau kayak Novel yang dari polisi itu kan selalu jadi team leader, kelihatan menonjol gitu.

Tapi independen tadi kemampuan spesialis dia bagus. Mendukung tim secara keseluruhan. Jadi untuk membina itu, karena nanti yang melakukan penyelidikan, penyidikan, kan tetap (dari) kejaksaan, kepolisian. Tapi penyidik yang sudah itu, ya kami rekrut. Meski enggak semuanya kami terima.

Tahun lalu, dari polisi enggak ada yang masuk sama sekali. Kami kan selalu (pertimbangkan), selain kompetensi, kan integritas. Jadi kalau konsultan yang kami hire bilang, "Ini enggak layak", ya enggak kami rekrut. Itu lembaga psikologi yang mengukur integritas.

Peningkatan kapasitas kan didukung jumlah staf dan penyidik. Berapa kebutuhan yang diperlukan?

Sekarang ini, nomor (pegawai) saya, yang paling belakang, 1.481. Tapi saya yakin jumlah kami paling sekitar 1.300. Kalau kita mau membuat jumlah yang ideal, mungkin dengan kami ingin membentuk satgas, kami mau menangani kasus, mungkin di kisaran 2.000 (orang) masih sesuatu yang cukup. Mungkin setiap tahun jatah untuk kami rekrut enggak sebesar itu.

Urgensi penambahan untuk SDM di bagian apa?

Terutama di penyidik dan kemudian juga yang melakukan surveillance di lapangan. Saya melihatnya kadang kami ragu-ragu karena itu. Kami mengandalkan komunikasi dan pengamatan langsung di lapangan sangat kurang. Kalau komunikasi, mungkin hanya menambah mesin, kalau nanti voice to text-nya bisa (diterapkan).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com