Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WAWANCARA KETUA KPK (I): "Tak Mungkin Kami Berantas Korupsi Sendirian"

Kompas.com - 20/02/2016, 07:07 WIB
Bayu Galih

Penulis

Selain strategi, dengan jumlah penyidik sekitar 80 orang, bisa tidak menyelesaikan kasus dengan tuntas?

Dua yang saya lakukan dengan keterbatasan penyidik itu. Satu, kami harus lebih efisien terhadap jumlah tim penyidik. Jadi sering satu sprindik, penyidik sampai 23. Loh ngapain?

Tapi dalam waktu yang sama, saya minta dari teman-teman di Kejaksaan dan Polri untuk mengirim banyak, lalu kemudian kami uji integritasnya, kompetensinya. Kemudian nanti nambahin jumlah yang sekarang ada. Saya juga pengin mengembangkan, kalau kita bicara pencegahan.

Itu juga jadi mohon maaf langsung loncat ke masalah Novel. Ini agaknya ada misleading juga yang tersiar ke luar. Padahal dari awal saya maunya ini juga dilakukan KPK negara lain. Malaysia, Hongkong. Kita kalau perlu menanamkan orang KPK di tempat-tempat yang strategis.

Ambaranie Nadia K.M Ketua KPK Agus Rahardjo
Yang saya incar pertama kan Kementerian BUMN. Kenapa? BUMN secara keseluruhan hampir sama dengan APBN. Kurang sedikit. APBN itu buat sekian lembaga, itu kan strategis sekali.

Saya panggil Sekmen BUMN ke sini, saya jelaskan ingin menaruh orang, ini orang KPK, bukan saya kasih begitu saja. Tapi ini orang KPK yang bertugas di KPK, yang bayari KPK, tetap pegawai KPK.

Nanti saya ingin ada satgas-satgas yang bergerak terutama di BUMN. Tapi besoknya dia memberi tahu, enggak mau dia. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, "Menteri saya sudah dapat sorotan". Ya sudah, saya ke tempat lain.

Tapi satu Satgas bisa terdiri dari 2-3 orang. Bisa untuk beras, daging untuk pangan, kemudian soal minerba. Kan kemarin kita kumpul di sini, dari 2015 izin pertambangan ada 5.000-an, yang baru beres 1.000 berapa. Masih 3.900-an yang belum.

Tidak beresnya IUP itu ada di hutan konversi, sudah waktunya penindakan kan. Jadi satgas ini turun saja.  Supaya kemudian perubahan cepat terjadi.

Jadi nanti satgas itu jumlahnya banyak, bukan hanya Novel, tapi banyak sekali. Tapi kami menugaskan orang yang integritasnya jelas, dedikasinya juga jelas. Ini juga bagian dari mereka rotasi dan membina karir.

Suatu hari kan bisa saja mereka masuk jadi direktur, jadi deputi. Mudah mudahan nanti bisa dipahami seperti itu.

Dalam rangka pencegahan, di samping membuat satgas, kami juga membuat sistem yang mendorong masyarakat berpartisipasi untuk memperbaiki, memberikan input, memberikan kritik terhadap upaya pemerintah. Tapi penindakannya akan kami tingkatkan terus.

Soal kebutuhan penyidik, cara membentuknya bagaimana?

Membentuk penyidik independen ini sebenarnya butuh waktu yang lama dibandingkan mereka yang sudah pengalaman penyidik.

Untuk prosesnya, bedanya di mana antara penyidik dari lembaga lain dengan yang independen?

Contohnya sekarang, yang independen 28. Itu belum ada yang jadi team leader. Kalau kayak Novel yang dari polisi itu kan selalu jadi team leader, kelihatan menonjol gitu.

Tapi independen tadi kemampuan spesialis dia bagus. Mendukung tim secara keseluruhan. Jadi untuk membina itu, karena nanti yang melakukan penyelidikan, penyidikan, kan tetap (dari) kejaksaan, kepolisian. Tapi penyidik yang sudah itu, ya kami rekrut. Meski enggak semuanya kami terima.

Tahun lalu, dari polisi enggak ada yang masuk sama sekali. Kami kan selalu (pertimbangkan), selain kompetensi, kan integritas. Jadi kalau konsultan yang kami hire bilang, "Ini enggak layak", ya enggak kami rekrut. Itu lembaga psikologi yang mengukur integritas.

Peningkatan kapasitas kan didukung jumlah staf dan penyidik. Berapa kebutuhan yang diperlukan?

Sekarang ini, nomor (pegawai) saya, yang paling belakang, 1.481. Tapi saya yakin jumlah kami paling sekitar 1.300. Kalau kita mau membuat jumlah yang ideal, mungkin dengan kami ingin membentuk satgas, kami mau menangani kasus, mungkin di kisaran 2.000 (orang) masih sesuatu yang cukup. Mungkin setiap tahun jatah untuk kami rekrut enggak sebesar itu.

Urgensi penambahan untuk SDM di bagian apa?

Terutama di penyidik dan kemudian juga yang melakukan surveillance di lapangan. Saya melihatnya kadang kami ragu-ragu karena itu. Kami mengandalkan komunikasi dan pengamatan langsung di lapangan sangat kurang. Kalau komunikasi, mungkin hanya menambah mesin, kalau nanti voice to text-nya bisa (diterapkan).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com