Kompas.com - 12/02/2016, 11:40 WIB
Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tangerang Selatan, salah satunya adalah TPS 53 dan 54 Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tangerang Selatan, salah satunya adalah TPS 53 dan 54 Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal polemik lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) yang belakangan diperbincangkan publik.

Luhut berpendapat bahwa mereka juga warga negara Indonesia yang derajatnya sama dengan warga negara lainnya di hadapan hukum.

"Mereka punya hak untuk dilindungi negara karena mereka juga warga negara Indonesia," ujar Luhut di kantornya di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Oleh sebab itu, Luhut tidak setuju jika kelompok LGBT menjadi korban kekerasan di lingkungannya. (Baca: Soal LGBT, Ilmuwan Belum Mampu Mencerahkan Publik)

Luhut berpesan agar masyarakat merefleksikan diri dan bersikap bijak.

"Mereka pada dasarnya tidak mau juga seperti itu. Bagaimana kalau itu menimpa keluarga kita?" ujar Luhut.

"Jangan cepat menghakimi oranglah, kalau berbeda diusir, dibunuh. Silakan refleksikan diri sendiri saja," ujar dia. (Baca: Neurolog: LGBT Bukan Kelainan atau Penyakit)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komnas HAM sebelumnya mendesak negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan program Nawacita. (Baca: Komnas HAM Desak Negara Beri Perlindungan dan Hak LGBT)

Anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, menyinggung pernyataan para pejabat publik yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh media. Hal itu dianggap memperberat kehidupan komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma.

Pernyataan para pejabat publik terkait LGBT, menurut Komnas HAM, justru bertentangan dengan tujuan Nawacita.

Pernyataan tersebut juga memicu kekerasan terhadap komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. (Baca: PBNU: LGBT Bertabrakan dengan Agama dan Fitrah Manusia)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.