Kompas.com - 10/02/2016, 12:01 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komnas HAM mendesak negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan program Nawacita.

Sikap Komnas HAM itu disampaikan dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi Komnas HAM, menyikapi polemik soal LGBT belakangan ini.

Anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, menyinggung pernyataan para pejabat publik yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh media. Hal itu dianggap memperberat kehidupan komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma.

Pernyataan para pejabat publik terkait LGBT, menurut Komnas HAM, justru bertentangan dengan tujuan Nawacita. (Baca: Soal LGBT, Ilmuwan Belum Mampu Mencerahkan Publik)

Pernyataan tersebut juga memicu kekerasan terhadap komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia.

"Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui program Nawacita, telah bertekad untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar-warga," kata Nurkhoiron.

Dalam penelitian Komnas HAM pada 2015, komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi.

Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa media berperan besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait LGBT. (Baca: Neurolog: LGBT Bukan Kelainan atau Penyakit)

Pada 2006, di Yogyakarta, pertemuan para ahli HAM internasional diadakan untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut Prinsip-prinsip Yogyakarta dan berisi penerapan hukum internasional HAM dalam hubungannya dengan orientasi seksual dan identitas jender.

Prinsip-prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal untuk menerapkan hukum HAM internasional untuk pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual minoritas. (Baca: LGBT Sudah Terbentuk sejak Janin)

Prinsip Yogyakarta ini juga menjadi dasar Komnas HAM dalam mendorong terpenuhinya hak-hak kelompok LGBT oleh negara.

Nurkhoiron menambahkan, sesungguhnya keberadaan komunitas LGBT telah diakui oleh negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait kelompok minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria, dan lesbian.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.