Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, PDI-P Ungkit Kursi Ketua DPR

Kompas.com - 12/01/2016, 20:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, Hasto meminta dukungan Golkar itu harus dibuktikan dengan suatu sikap nyata. Dia pun mengungkit soal kursi Ketua DPR yang sehahrusnya milik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014.

Kegagalan PDI-P mendapat kursi Ketua DPR itu dikarenakan adanya revisi Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Melalui revisi itu, Ketua DPR pun menjadi milik Golkar.

"Suara rakyat sudah dihentikan. Apalagi UU MD3 itu kan dibuat setelah mereka kalah pileg dan pilpres. Itu kan tidak fair," kata Hasto di Jakarta, Selasa (12/1/2016).

(Baca: Bertemu Jokowi, Aburizal Sampaikan Dukungan dan Klaim Konflik Golkar Selesai)

Akibat direvisinya UU MD3, pimpinan DPR diusung secara paket oleh gabungan partai politik. Koalisi Merah Putih yang saat itu memiliki suara mayoritas di parlemen pun akhirnya menang melawan KIH.

"Jadi buat saya, tanpa sebuah kesadaran membangun bangsa dan negara, bangun demokrasi berkeadaban, dukungan-dukungan itu sifatnya hanya transaksional," kata Hasto.

Hasto tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah partainya menginginkan melakukan revisi UU MD3 dan mengocok ulang pimpinan DPR. Hasto hanya menjelaskan bahwa partainya sudah terbiasa menghadapi politik kekuasaan sejak zaman orba.

(Baca: Agung Laksono Ingatkan Pemerintah agar Hati-hati Sikapi Dukungan Kubu Aburizal)

"Toh nyatanya kami tetap eksis. Jadi buat kami, selama kami sama rakyat, kami tidak mengemis-ngemis jabatan," ucap Hasto.

Aburizal Bakrie, menyampaikan dukungannya kepada pemerintah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016). Aburizal menyampaikan dukungan itu setelah merasa bahwa perselisihan kepengurusan di internal Golkar selesai.

"Karena persoalan Golkar sudah selesai, maka barulah kami datang menghadap Bapak Presiden untuk memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," kata Aburizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Nasional
ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

Nasional
Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com