Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahkamah Partai Beri Sinyal Positif ke Arah Munas Golkar

Kompas.com - 12/01/2016, 17:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pengurus Partai Golkar, baik hasil Munas Bali atau Munas Ancol, bertemu dua anggota Mahkamah Partai Golkar, Selasa (12/1/2016).

Mereka mendorong para anggota Mahkamah Partai untuk membentuk kepengurusan transisi menuju rekonsiliasi dua kubu. Anggota Mahkamah Partai pun memberikan sinyal positif mendukung ke arah itu.

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Munas Bali, Hafiz Zawawi mengatakan, konflik kepengurusan membuat Golkar kini berada di titik nadir selama 51 tahun berkiprah di Tanah Air.

Hafiz berharap Munas menjadi titik balik yang bisa mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

"Oleh karena itu kami memberikan masukan ke Mahkamah Partai Golkar. Pada dasarnya, kami ingin Munas segera dilakukan segera mungkin dalam rangka menyelamatkan Partai Golkar," ujar Hafiz dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agun Gunanjar, juga berpendapat sama. Menurut dia seluruh kader, terutama kader senior, sudah sepakat melaksanakan munas.

"Semua sepakat kalau Mahkamah Partai masih memiliki legal standing yang cukup mengatasi masalah ini," ucap Agun.

"Ibaratnya, Golkar ini mobil yang pengendaranya enggak punya SIM, mobilnya enggak punya STNK. Harus ada yang segera menyelesaikan sengketa kepengurusan," kata dia.

Sinyal Positif Munas

Salah satu anggota Mahkamah Partai Golkar, Andi Mattalatta mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi permintaan tokoh dari kedua kubu itu.

Meski demikian, Mahkamah belum dapat memastikan apakah akan memenuhi permintaan itu atau tidak.

Namun yang jelas, kata Andi, sebagai kader Golkar, anggota Mahkamah Partai sepakat untuk turun tangan menyelesaikan persoalan kepengurusan partai.

"Siapa pun, entah itu senior atau kader muda, kalau ada persoalan ya harus turun tangan. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah di Golkar, ya itu pendapat pribadi saja mungkin. Tapi sebagai kader, kami harus turun tangan," ujar dia.

Lantas, apakah aksi penyelesaian sengketa kepengurusan tersebut pasti melalui Munas, Andi menjawab, "Kemungkinan besar demikian".

Dalam pertemuan di Restoran Meradelima, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dari kubu Agung Laksono terlihat Agun Gunanjar dan Ibnu Munzir. Sedangkan dari Munas Bali terlihat Hafiz Zawawi dan Musfihin Dahlan.

Adapun, tokoh Mahkamah Partai yang hadir adalah Andi Mattalatta dan Djasri Marin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Nasional
ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com