Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Kompas.com - 02/07/2024, 11:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati enggan memberikan tanggapan soal angka kemiskinan yang hanya menurun sebanyak 2 persen dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Padahal, pemerintah diketahui kerap menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin.

Saat ditanya soal hal tersebut, Sri Mulyani tersenyum.

Kemudian, ia menyatakan enggan memberi tanggapan dulu soal hal itu. Sebab menurutnya masih banyak faktor yang perlu dikaji.

"Itu enggak ada komentar dulu ya," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Karena, banyak sekali yang mesti dikaji," lanjutnya sambil memperagakan banyaknya faktor yang mesti diperhatikan.

Baca juga: Cerita Mensos Risma Entaskan Kemiskinan: Saya Tidak Malu Jadi Marketing

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.

Menurut BPS, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 mencapai level terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi mengatakan, tingkat kemiskinan pada Maret sebesar 9,03 persen dari total penduduk.

Kemudian tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang.

"Tingkat kemiskinan yang terendah dalam 1 dekade ini," kata dia, dalam konferensi pers, Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Lebih lanjut Imam bilang, dalam kurun waktu satu dekade terakhir jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang dari 28,28 juta orang pada Maret 2014.

Sementara itu, tingkat kemiskinan berkurang sebesar 2,22 persen poin dari Maret 2014 sebesar 11,25 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mochammad Afifuddin Ditunjuk jadi Plt Ketua KPU Gantikan Hasyim Asy'ari

Mochammad Afifuddin Ditunjuk jadi Plt Ketua KPU Gantikan Hasyim Asy'ari

Nasional
Golkar Baru Bicara Peluang Majukan Sandiaga di Jabar Setelah Survei Internal

Golkar Baru Bicara Peluang Majukan Sandiaga di Jabar Setelah Survei Internal

Nasional
DPR Resmi Bentuk Pansus untuk Selesaikan Persoalan Haji

DPR Resmi Bentuk Pansus untuk Selesaikan Persoalan Haji

Nasional
Kapolda Sumbar Persilakan Keluarga Otopsi Ulang Jenazah Afif Maulana

Kapolda Sumbar Persilakan Keluarga Otopsi Ulang Jenazah Afif Maulana

Nasional
Profil Semuel Pangerapan, Pakar Internet yang Mundur dari Dirjen Aptika Kemenkominfo Imbas Peretasan PDNS

Profil Semuel Pangerapan, Pakar Internet yang Mundur dari Dirjen Aptika Kemenkominfo Imbas Peretasan PDNS

Nasional
Wapres Nilai Kasus Hasyim Asy'ari Coreng Nama KPU

Wapres Nilai Kasus Hasyim Asy'ari Coreng Nama KPU

Nasional
Wapres Dorong Inovasi Teknologi Akuakultur dengan Konsep Ekonomi Biru

Wapres Dorong Inovasi Teknologi Akuakultur dengan Konsep Ekonomi Biru

Nasional
Ketua KPU Dipecat, Wapres: Pelajaran Penting Jaga Moral dan Integritas

Ketua KPU Dipecat, Wapres: Pelajaran Penting Jaga Moral dan Integritas

Nasional
Revisi UU Polri Dinilai Memberikan Kewenangan Besar dengan Pengawasan Minim

Revisi UU Polri Dinilai Memberikan Kewenangan Besar dengan Pengawasan Minim

Nasional
Bulog Jelaskan soal Dugaan 'Mark Up' Harga Impor Beras

Bulog Jelaskan soal Dugaan "Mark Up" Harga Impor Beras

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hadir 64 Orang, 228 Anggota Izin

DPR Gelar Rapat Paripurna: Hadir 64 Orang, 228 Anggota Izin

Nasional
Fakta Pemecatan Ketua KPU: Pakai Relasi Kuasa dan Fasilitas Negara untuk Berbuat Asusila

Fakta Pemecatan Ketua KPU: Pakai Relasi Kuasa dan Fasilitas Negara untuk Berbuat Asusila

Nasional
Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan 'Mark Up' Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan "Mark Up" Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Nasional
Ketua KPU Dipecat karena Kasus Asusila, PP Muhammadiyah: Keputusan DKPP Sudah Tepat

Ketua KPU Dipecat karena Kasus Asusila, PP Muhammadiyah: Keputusan DKPP Sudah Tepat

Nasional
5 RUU “Nyelak” di Ujung Pemerintahan Jokowi, untuk Lemahkan Pengawasan Rakyat?

5 RUU “Nyelak” di Ujung Pemerintahan Jokowi, untuk Lemahkan Pengawasan Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com