Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Aburizal Sampaikan Dukungan dan Klaim Konflik Golkar Selesai

Kompas.com - 11/01/2016, 19:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, menyampaikan dukungannya kepada pemerintah saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Aburizal menyampaikan dukungan itu setelah merasa bahwa perselisihan kepengurusan di internal Golkar selesai.

"Karena persoalan Golkar sudah selesai, maka barulah kami datang menghadap Bapak Presiden untuk memberikan suatu dukungan dan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," kata Aburizal.

(Baca: Jokowi Ingin Partai Golkar Segera Selesaikan Konflik Internalnya)

Aburizal menjelaskan, perselisihan di internal Golkar selesai setelah pencabutan SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta oleh Menkumham pada 30 Desember 2015.

Selain itu, kata Aburizal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta juga telah memutuskan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali, sedangkan kepengurusan hasil Munas Jakarta tidak sah.

Putusan itu kemudian digugat kembali oleh kubu Munas Jakarta ke Mahkamah Agung (MA).

"Karena itulah, maka kami menganggap persoalan sudah selesai," ungkap Aburizal.

(Baca: Bertemu Jokowi, Agung Laksono Sampaikan Cara Terakhir Selesaikan Konflik Golkar)

Ia mengungkapkan, dukungan terhadap pemerintah ini telah diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional di Bali, pekan lalu. Kendati demikian, Aburizal menyatakan, bentuk dukungan ini tidak menjadikan Partai Gokar harus mendapatkan kursi di kabinet. 

Sebelum bertemu Aburizal, Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono.

(Baca: Menkumham: MA Tidak Putuskan Golkar Munas Bali sebagai Pihak yang Sah)

Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan bahwa konflik internal Golkar hanya dapat diselesaikan dengan munas bersama.

Jokowi mengundang kedua kubu di Partai Golkar karena berharap, konflik di internal partai tersebut dapat segera selesai.

Kompas TV Golkar Kubu ARB Ingin Gabung Pemerintah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com