Kompas.com - 24/11/2015, 16:13 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Surahman Hidayat (kiri) memimpin jalannya sidang internal di ruang sidang MKD, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (23/11). MKD menggelar rapat internal untuk menentukan mekanisme rapat terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. KOMPAS/LASTI KURNIAKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Surahman Hidayat (kiri) memimpin jalannya sidang internal di ruang sidang MKD, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (23/11). MKD menggelar rapat internal untuk menentukan mekanisme rapat terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga menggunakan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk melanjutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto.

Keputusan itu diambil setelah MKD mendengar pendapat ahli bahasa terkait legal standing Sudirman dalam membuat laporan.

"Hasil rapat pleno tadi diputuskan untuk dilanjutkan ke dalam proses persidangan," kata anggota MKD, Syarifudin Sudding, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Menurut Sudding, tidak ada perdebatan berarti selama rapat pleno berlangsung. Sebab, ahli bahasa telah memberikan penafsiran pada kata "dapat" dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang tata beracara MKD.

Rencananya, MKD akan menggelar rapat pleno kembali pada Senin (30/11/2015). Dalam rapat tersebut, MKD akan menyusun jadwal sidang termasuk siapa saja pihak-pihak yang akan dipanggil untuk digali keterangannya.

"Semua pihak tanpa terkecuali yang ada keterkaitannya akan kita panggil," ujarnya.

Selain itu, Sudding menambahkan, MKD akan menyelenggarakan sidang dengan cara terbuka dan tertutup secara proporsional. (Baca: Ada Anggota MKD yang Sering Bolos Rapat, tetapi Aktif di Kasus Setya Novanto)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, sidang dapat tebuka jika ada kesepakatan dari pihak yang dipanggil agar sidang dilangsungkan terbuka.

"Namun, kalau yang diperiksa ada hal yang rahasia, maka sidang dapat dilakukan tertutup," ujarnya.

Laporan Sudirman sempat dipersoalkan lantaran dianggap tidak memiliki legal standing sesuai dengan Peraturan DPR tentang Tata Beracara MKD.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.