Ada Anggota MKD yang Sering Bolos Rapat, tetapi Aktif di Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 24/11/2015, 14:16 WIB
Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi PDI Perjuangan Junimart Girsang
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mempertanyakan kinerja sebagian anggota MKD. Menurut dia, ada sebagian anggota yang hanya menghadiri rapat dan ikut terlibat aktif dalam perdebatan di rapat saat kasus pencatutan nama Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

"Kalau sidang MKD jarang datang, tetapi sidang begini (kasus Setya Novanto) datang," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Menurut dia, perilaku itu tak hanya terjadi pada kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Junimart mengungkapkan, hal serupa terjadi pada saat MKD mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang Setya Novanto ketika hadir dalam kampanye calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Mereka diketahui hanya hadir dalam rapat yang melibatkan Setya Novanto.

"Mereka bicara tak relevan, tetapi bicara terus," ucap Junimart. (Baca: Busyro Sarankan Sidang MKD atas Setya Novanto Digelar Terbuka dan Libatkan KPK )

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu enggan membuka siapa anggota yang dimaksud. Junimart pun menyarankan sebaiknya semua rapat MKD dilakukan terbuka agar publik bisa mengetahui dengan sendirinya siapa anggota tersebut.

"Saya pikir harusnya teman-teman pers sudah tahu, mestinya kita bicara sepanjang kita paham apa yang kita bicarakan," ujar Junimart. (Baca: Perdebatan Orang-orang KMP dan KIH yang Minoritas di MKD )

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat kemarin, sebagian besar anggota MKD mempermasalahkan legal standing Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor.

Mereka menganggap pejabat eksekutif tak mempunyai legal standing sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Beracara MKD. (Baca: "MKD Ada-ada Saja Alasannya..." )

Sebagian besar anggota MKD juga mempermasalahkan rekaman pertemuan antara Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang hanya berdurasi 11 menit 38 detik.

Padahal, sebelumnya Sudirman menyebut bahwa pertemuan tersebut dilakukan selama 120 menit. (Baca: Dukungan KMP untuk Setya Novanto Bikin MKD "Masuk Angin"?)

Dalam pertemuan itu, Novanto diduga meminta saham ke Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Anggota MKD dari Hanura, Syarifudin Sudding, menyebut anggota MKD dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih-lah yang mempermasalahkan legal standing hingga rekaman itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X