Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Obama, Jokowi Sampaikan Keinginan Bergabung Trans Pacific Partnership

Kompas.com - 27/10/2015, 09:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS, Senin (26/10/2015) waktu setempat, menghasilkan beberapa komitmen kerja sama.

Salah satunya adalah pernyataan resmi Jokowi soal niat Indonesia bergabung pada Trans-pacific Partnership (TPP).

Seperti dikutip dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka, dengan kondisi bahwa Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa.

"Dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam Trans-pacific Partnership," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama di Camera Spray, Gedung Putih, Senin.

Sudah sejak lama Indonesia menunjukkan sinyal bergabung pada kerja sama bidang ekonomi di wilayah Pasifik itu.

Dengan bergabung pada TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Sejumlah keuntungan didapat, seperti tarif yang rendah. Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus mengikuti aturan main yang ditetapkan TPP, termasuk tarif murah dan tidak mengistimewakan badan usaha milik negara (BUMN).

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Sementara itu, Presiden Barack Obama mengakui bahwa kemitraan Amerika Serikat dan Indonesia bukan hanya penting bagi AS, melainkan juga dunia.

Hal tersebut pun mengingat bahwa Indonesia memiliki penduduk Muslim dengan jumlah terbesar di dunia dan memainkan peran penting di Asia Tenggara.

"Jumlah penduduk Islam terbesar di dunia serta memiliki toleransi dan sikap moderat," ujarnya.

Kunjungan Presiden Joko Widodo diakui Obama sebagai peluang yang lebih baik untuk mengingatkan tentang hubungan yang kuat di antara dua negara berprinsip demokrasi terbesar di dunia.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Sementara itu, Islam Indonesia adalah Islam yang moderat, modern, dan toleran.

"Kami yakin Islam di Indonesia mampu berperan dalam mengawal demokrasi dan pluralisme serta menentang radikalisme dan terorisme," ujar Presiden.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dua kepala negara itu adalah kerja sama digital, perubahan iklim, kesehatan untuk pencegahan wabah penyakit, pemerintah yang terbuka dan transparan, pemberantasan korupsi yang merupakan kepentingan bersama dan global, serta keamanan.

Di bidang kerja sama keamanan, Obama menyampaikan pentingnya peningkatan organisasi dan pentingnya Asia Timur.

"Pertahankan aturan main di Asia Tenggara," ucap Obama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com