Kompas.com - 26/10/2015, 16:55 WIB
Massa KSPI mulai bergerak ke Istana Negara, Jl.Thamrin Jakarta Pusat untuk sementara ditutup pada Kamis, (2/10/2014) Massa KSPI mulai bergerak ke Istana Negara, Jl.Thamrin Jakarta Pusat untuk sementara ditutup pada Kamis, (2/10/2014)
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah federasi buruh menolak formula kenaikan upah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penolakan itu akan ditunjukkan dengan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Merdeka, jakarta, pada 30 Oktober 2015.

Presiden KSPI Said Iqbal, mengatakan, formulasi pengupahan di era Presiden Jokowi tidak adil karena tidak melibatkan buruh dalam menentukan angka kenaikan upah. Selain itu, ia juga menyayangkan jika formulasi kenaikan upah itu tidak merujuk pada komponen hidup layak.

"Pemerintahan Jokowi-JK ini lebih kejam dalam kebijakan upah," kata Said, di Gedung LBH, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Said, formula kenaikan upah dengan merujuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi cenderung hanya menguntungkan pengusaha. Ia meminta penentuan kenaikan upah melibatkan buruh, pemerintah, dan pengusaha dengan mempertimbangkan seluruh komponen hidup layak.

"Pemerintah beralasan formula kenaikan upah ini untuk beri kepastian. Buat apa kepastian kalau tidak menyejahterakan?" ucap Said. (Baca: Paket Kebijakan IV, Upah Buruh Harus Naik Tiap Tahun)

Selain KSPI, ada beberapa federasi buruh lain yang menyatakan penolakan terhadap formula penentuan kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah. Demonstrasi penolakan akan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta, mulai 27-30 Oktober 2015.

Puncak demonstrasi adalah 30 Oktober dengan tuntutan pembatalan berlakunya formulasi kenaikan upah tersebut. Para buruh menyatakan akan menolak keras sampai tuntutan mereka dipenuhi. Jika pada 30 Oktober formulasi kenaikan upah tidak dicabut, para buruh berencana menggelar mogon nasional sekitar November atau Desember 2015. (Baca: Wapres: Mestinya Buruh Menerima Formulasi Kenaikan Upah)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X