Surat Kuasa Jokowi Ditunggu untuk Eksekusi Aset Yayasan Supersemar

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa eksekusi putusan Mahkamah Agung mengenai aset Yayasan Supersemar masih terbentur surat kuasa dari Presiden Joko Widodo. Surat permohonan kuasa dari Jokowi telah disampaikan kejaksaan beberapa waktu lalu.

"Kita kan perlu legal standing. Surat kuasa khusus harus ada," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Prasetyo menegaskan, surat kuasa dari Jokowi merupakan dasar untuk kejaksaan mengeksekusi aset Yayasan Supersemar. Ia meyakini surat kuasa itu akan diberikan oleh Jokowi dalam beberapa waktu ke depan.

"Nanti beliau akan memberikan surat kuasa khusus buat Kejagung," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Prasetyo membantah jika kejaksaan dinilai ragu-ragu mengeksekusi putusan MA terkait aset Yayasan Supersemar. Ia memastikan bahwa eksekusi akan dilakukan setelah mendapat surat kuasa dari Presiden.

"Kita takut kalau kita salah. Kita hanya melaksanakan putusan saja," ungkapnya.

MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar.

MA memperbaiki kesalahan ketik yang terdapat dalam salinan putusan kasasi. Seperti dikutip harian Kompas, Selasa (11/8/2015), Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar kepada negara.
Apabila 1 dollar AS sama dengan Rp 13.500, uang yang dibayarkan mencapai Rp 4,25 triliun ditambah Rp 139,2 miliar atau semuanya Rp 4,389 triliun. Juru bicara MA, Suhadi, mengaku belum mengetahui detail putusan tersebut.

"Namun, kalau (putusan) sudah ada di website, itu benar adanya," ujar Suhadi.

Situs resmi MA mencantumkan, majelis PK yang terdiri dari Suwardi (ketua majelis), Soltoni Mohdally, dan Mahdi Soroinda mengabulkan PK yang diajukan Negara RI cq Presiden RI melawan mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya.

Majelis yang sama menolak PK yang diajukan Yayasan Supersemar. Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 140 PK/PDT/2015 tersebut dijatuhkan pada 8 Juli. Pada 2010, MA memutuskan mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis kasasi yang dipimpin Harifin A Tumpa dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan mereka harus membayar kembali kepada negara sebesar 315 juta dollar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dollar AS) dan Rp 139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp 185,918 miliar).

Persoalan muncul ketika terjadi kesalahan dalam pengetikan putusan. MA tidak menuliskan Rp 139,2 miliar, tetapi Rp 139,2 juta alias kurang tiga angka nol. Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar.

Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.