Menkeu Hanya Rilis SK Batas Maksimal Tunjangan, DPR Bisa Tak Menjalankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Surat Keputusan Kementerian Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 hanya menyetujui batas maksimal yang bisa digunakan DPR untuk menaikkan tunjangannya. Jika memang kini mayoritas anggota dan fraksi di DPR tidak menyetujui kenaikan tunjangan tersebut, maka DPR cukup tak perlu menggunakan SK tersebut.

"Enggak ada surat (keputusan) dicabut. DPR-nya saja enggak usah menjalankan (SK itu). Selesai," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kenaikan tunjangan ini bukan lagi urusan Kementerian Keuangan, melainkan urusan DPR sebagai pengguna anggaran. Kementerian Keuangan tidak akan mencabut SK tersebut.

"SK itu cuma penentu batas maksimal kenaikan. Terserah di DPR mau dipakai atau enggak. Naik atau enggak, pengguna anggaran yang menentukan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Badan Anggaran DPR pun tak mempunyai kewenangan untuk membatalkan kenaikan tunjangan ini. Banggar, menurut Jazilul, tidak lagi membahas satuan tiga. Adapun, satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program. (Baca: F-PKB Enggan Berposisi Menerima atau Menolak Kenaikan Tunjangan DPR)

Meski begitu, sejumlah fraksi di DPR mengaku menolak kenaikan tersebut. Salah satunya adalah Fraksi Partai Gerindra, yang kemudian meminta SK itu direvisi. (baca: Fraksi Gerindra Minta Menkeu Revisi SK Kenaikan Tunjangan Anggota DPR)

Fraksi Partai Nasdem juga mengaku menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan. Fraksi Nasdem beralasan akan konsisten dalam menjalankan visi-misi Presiden Joko Widodo dalam memprioritaskan belanja produktif daripada konsumtif. (baca: Dukung Jokowi soal Belanja Produktif, Nasdem Tolak Tunjangan DPR Naik)

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000. 
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon 
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.