Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dubes Usulan Jokowi Tak Perlu Diperdebatkan"

Kompas.com - 30/08/2015, 11:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyayangkan ada sesama anggota DPR yang menyebut duta-duta besar usulan Presiden Joko Widodo tak memiliki kompetensi di bidangnya.

"Tidak perlulah dubes-dubes usulan Presiden dijadikan polemik dan perdebatan di publik," ujar Charles melalui siaran persnya, Minggu (30/8/2015) pagi.

"Sangat prematur apabila ada anggota-anggota DPR yang sudah menilai bahwa dubes-dubes usulan Presiden itu tidak kompeten," ucap dia.

Charles mempertanyakan dari mana sesama rekan anggota DPR itu tahu bahwa nama-nama yang diusulkan tidak punya kompetensi, padahal fit and proper test Komisi I DPR RI terhadap mereka saja belum dilakukan. (Baca: "Jadi Dubes Itu Bukan Menerima Hadiah Hiburan bagi Timses Presiden")

Charles juga menyebut, mereka yang nyinyir terhadap dubes usulan Presiden, tidak melihat rekam jejak para calon dubes tersebut selama ini.

"Kalau sekilas lihat CV mereka, rata-rata punya track record baik dan mumpuni di bidangnya. Mayoritas yang diusulkan itu juga dipolmat karier yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional," ujar Charles.

"Yang dari kalangan nonkarier diplomat, tetapi pakar di bidang hubungan internasional. Misalnya, Rizal Sukma adalah pakar hubungan internasional, ada politisi senior Helmi Fauzi dan Alex Litaay dengan kematangan politik dia. Ini aset dalam menjalankan tugas sebagai dubes," ucapnya. (Baca: Pimpinan Komisi I: Komposisi Calon Dubes Terlalu Banyak dari Jalur Politik)

Charles menegaskan, usulan duta besar adalah hak prerogatif presiden. Ia yakin dubes-dubes tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.

Beberapa poin yang menurut Charles menjadi pertimbangan Presiden, adalah persoalan tenaga kerja, hubungan ekonomi dan kemampuan para dubes di bidang marketing untuk mempromosikan produk atau destinasi pariwisata Indonesia di internasional.

Sebelumnya, kritik terhadap dubes usulan Jokowi justru datang dari pimpinan Komisi I DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais.

Menurut dia, dubes-dubes itu bisa masuk usulan karena melalui jalur pollitik, bukan pertimbangan akan kompetensi. (Baca: Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu)

Hanafi pun akan menjadikan ajang fit and proper test para dubes untuk benar-benar memastikan kompetensi mereka.

"Jika mereka tidak perform di fit and proper test dan nekat dijadikan dubes, maka ini akan menjadi 'moral hazard' bagi komunitas diplomasi dan pejabat luar negeri Indonesia," ujar dia.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com