Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dubes Usulan Jokowi Tak Perlu Diperdebatkan"

Kompas.com - 30/08/2015, 11:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyayangkan ada sesama anggota DPR yang menyebut duta-duta besar usulan Presiden Joko Widodo tak memiliki kompetensi di bidangnya.

"Tidak perlulah dubes-dubes usulan Presiden dijadikan polemik dan perdebatan di publik," ujar Charles melalui siaran persnya, Minggu (30/8/2015) pagi.

"Sangat prematur apabila ada anggota-anggota DPR yang sudah menilai bahwa dubes-dubes usulan Presiden itu tidak kompeten," ucap dia.

Charles mempertanyakan dari mana sesama rekan anggota DPR itu tahu bahwa nama-nama yang diusulkan tidak punya kompetensi, padahal fit and proper test Komisi I DPR RI terhadap mereka saja belum dilakukan. (Baca: "Jadi Dubes Itu Bukan Menerima Hadiah Hiburan bagi Timses Presiden")

Charles juga menyebut, mereka yang nyinyir terhadap dubes usulan Presiden, tidak melihat rekam jejak para calon dubes tersebut selama ini.

"Kalau sekilas lihat CV mereka, rata-rata punya track record baik dan mumpuni di bidangnya. Mayoritas yang diusulkan itu juga dipolmat karier yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional," ujar Charles.

"Yang dari kalangan nonkarier diplomat, tetapi pakar di bidang hubungan internasional. Misalnya, Rizal Sukma adalah pakar hubungan internasional, ada politisi senior Helmi Fauzi dan Alex Litaay dengan kematangan politik dia. Ini aset dalam menjalankan tugas sebagai dubes," ucapnya. (Baca: Pimpinan Komisi I: Komposisi Calon Dubes Terlalu Banyak dari Jalur Politik)

Charles menegaskan, usulan duta besar adalah hak prerogatif presiden. Ia yakin dubes-dubes tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.

Beberapa poin yang menurut Charles menjadi pertimbangan Presiden, adalah persoalan tenaga kerja, hubungan ekonomi dan kemampuan para dubes di bidang marketing untuk mempromosikan produk atau destinasi pariwisata Indonesia di internasional.

Sebelumnya, kritik terhadap dubes usulan Jokowi justru datang dari pimpinan Komisi I DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais.

Menurut dia, dubes-dubes itu bisa masuk usulan karena melalui jalur pollitik, bukan pertimbangan akan kompetensi. (Baca: Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu)

Hanafi pun akan menjadikan ajang fit and proper test para dubes untuk benar-benar memastikan kompetensi mereka.

"Jika mereka tidak perform di fit and proper test dan nekat dijadikan dubes, maka ini akan menjadi 'moral hazard' bagi komunitas diplomasi dan pejabat luar negeri Indonesia," ujar dia.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com