Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Perombakan Kabinet

Kompas.com - 20/07/2015, 15:00 WIB
Maka, ibarat memilih ban ketika menyusun kabinet, kini presiden seperti tukang tambal ban dalam perombakannya. Kalau demikian, orientasinya ialah fungsi. Apakah ban yang bocor kemudian ditambal sana-sini itu akan lebih kuat dan fungsional ketimbang ketika masih baru atau tidak, itulah masalahnya. Ini artinya, setiap pasca perombakan kabinet selalu menyeruak harapan fungsi kabinet akan lebih baik, kuat, dan tangkas menghadapi jalan bergelombang, penuh lubang, dan berduri. Maka, logikanya arah perombakan harusnya menuju ke jalan yang mendekati zaken kabinet.

Sebagai pemimpin yang paling bertanggung jawab, presiden pada praktiknya banyak dihadapkan pada pilihan gaya kepemimpinan situasional. Satu sisi ia harus tetap bisa bergaya transformasional justru di tengah tekan- an politik yang menghendakinya bergayatransaksional. Pada saat ini akan sangat berbahaya manakala presiden bergaya autopilot atau gaya penunggang kuda yang melepaskan kedua tali kendalinya. Dalam gaya ini sesungguhnya pemimpin tak sepenuhnya membiarkan bawahan atau anak buahnya berjalan tanpa kontrol, tetapi karena ia merasa telah menetapkan tujuan dan parameter, maka menyerahkan anak buahnya bertindak bebas, tanpa kontrol lebih lanjut.

Presiden Jokowi dihadapkan pada ragam anak buah yang tak bisa begitu saja dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan petunjuk. Kabinet akan efektif apabila ia mampu tak saja mengontrol, tetapi jadi jantung koordinasi yang produktif. Itu berarti ia harus memimpin kabinetnya sendiri.

M Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juli 2015, di halaman 7 dengan judul "Dilema Perombakan Kabinet".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi 'Deadlock' pada Pilkada Jakarta

Wacana Koalisi PKS, PKB, PDI-P Berpotensi "Deadlock" pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com